oleh

Penguatan Forum Puspa Parepare, Kupas Isu Strategis Hingga Proker

PAREPARE, RAKSUL — Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Kegiatan Pendampingan Pengembangan Model Sinergi Layanan Pemberdayaan Perempuan Lintas Lembaga Tahun 2021, sekaligus dalam rangka Penguatan Forum Puspa Parepare, bertempat di Hotel Bukit Kenari, selama dua hari Senin dan Selasa, 20 dan 21 September 2021.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulsel, Hj Fitriah Zainuddin, juga menghadirkan peserta dari lembaga masyarakat, ada dari penyuluh agama, organisasi keagamaan, Lembaga Bantuan Hukum, Gabungan Organisasi Wanita, Perguruan Tinggi, Media Massa, dan Pelaku Ekonomi yang tergabung dalam Forum Puspa Parepare.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3A-Dalduk KB Provinsi Sulsel, Hj Hariyani Aruji menerangkan, kegiatan ini juga dalam rangka pembentukan Forum Puspa dibentuk dalam menjawab isu strategis perempuan dan anak di Parepare guna mensejahterakan Perempuan dan Anam melalui Forum ini.

“Forum Puspa ini ada di setiap kota namun, tahun ini kita menguatkan di tiga Kabupaten/Kota, yaitu Kota Parepare, Palopo dan Kabupaten Luwu. Dan Kota Parepare yang pertama dilakukan pendampingan. Kita ambil Parepare sebagai sasaran piloting pertama karena di antara kabupaten/kota di Sulsel, Parepare yang aktif yang diinisasi oleh Kabid Kesetaraan Gender, Sriyanti Ambar,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sasaran kegiatan ini bagi semua lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Dari kegiatan ini, kita sudah menghasilkan ada tiga isu strategis pemberdayaan perempuan, yaitu politik, ekonomi, dan kesehatan. Dari tiga isu tersebut akan dipilih nanti koordinator Divisi dalam Forum Puspa Parepare,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyebut, hasil dari isu strategis tersebut juga akan ditentukan lokus. Masing-masing lembaga, kata dia, akan bekerja sesuai tupoksinya.

“Tadi menurut Kabid Kesetaraan Gender DP3A Parepare, menginginkan agar di setiap Kecamatan akan ditetapkan lokus berdasarkan isu di wilayah tersebut. Misalnya lokus pada Kecamatan dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi, jadi diupayakan bagaimana menurunkan angka kasus di wilayah tersebut. Termasuk kasus eksploitasi anak,” terangnya.

Bahkan kata dia, tadi ada isu yang paling banyak muncul tentang maraknya LGBT di Kota Parepare.

“Namun kami belum bisa tentukan lokusnya di mana karena kita butuh data. Karena semuanya berdasarkan data dan menghasilkan data,” ujarnya.

Sementara, Kabid Kesetaraan Gender DP3A Kota Parepare, Sriyanti Ambar menyebut, kegiatan pendampingan yang difasilitasi oleh DP3A-Dalduk KB Propinsi Sulsel akan dilakukan follow up hingga pada penetapan Kepengurusan Forum PUSPA terpilih.

“Kami masih menunggu informasi-informasi dari Lembaga masyarakat untuk tambahan pengurus yang akan tergabung di Forum Puspa ini sesuai bidang profesi keilmuan yang tentunya disesuaikan dengan isu-isu yang telah dibuat dalam pertemuan ini. Setelah penetapan pengurus, akan dilanjutkan dengan mapping divisi berdasarkan isu termasuk prokernya,” tandas Sriyanti. (Yanti)