oleh

Kebutuhan Masyarakat Harus Jadi Prioritas di APBD-P

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tengah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUPA-PPAS) tahun anggaran 2021 di ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Kamis (16/9).

Anggota Banggar DPRD Makassar, Fatma Wahyudin menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 memprioritaskan kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Mengingat pendapatan dan daya beli warga Makassar mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19.

Legislator Fraksi Demokrat ini menilai, urgensi belanja Pemkot masih perlu diefisienkan. Misalnya, belanja kebutuhan perkantoran yang dapat dialihkan ke pengadaan sejumlah ambulance gratis bagi masyarakat.

“Seharusnya dilihat urgensinya, seberapa penting belanja daerah untuk krebutuhan kantor. Kalau bisa dialihkan saja ke yang lebih penting, mengingat banyak sekali masyarakat butuh ambulance gratis. Seperti yang saya ketahui, itu anggarannya hanya sampai di bulan juni,” jelasnya.

Sementara, mengenai pendapatan, target realisasinya dipertanyakan Anggota Banggar lainnya, Irwan Djafar. Ia mengatakan, hal ini butuh penjelasan. Maka dari itu, pihaknya butuh rasionalisasi target pencapaian pada akhir tahun anggaran mendatang.

“Mohon pencapaian yang ditargetkan itu dirasionalisasikan, karena kami tidak mau sudah ditarget tapi tidak dicapai pada akhir tahun nanti,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Pelakasana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Firman Pagarra menyampaikan, pihaknya telah memproyeksikan seluruh aspek pendapatan dengan sejumlah penurunan di berbagai sektor, misalnya pajak restoran, pajak hotel dan pajak tempat hiburan.

“Telah kami proyeksikan kerasional mungkin dengan asumsi kemampuan pendapatan pada masa pandemi covid-19. Selanjutnya kami berharap kota makassar akan masuk dalam zona kuning ataupun hijau kedepannya”, bebernya.

Selaku koordinator Banggar DPRD Makassar Adi Rasyid Ali berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Makassar meminta saran dan masukan dari tenaga ahli yang bersedia guna melakukan revisi selanjutnya sebelum dilakukan pembahasan palfon anggaran pada komisi terkait selaku mitra kerja.

“Disini ada tenaga ahli, kami minta Tim TAPD meminta padangan dan masukan darai tenaga ahli, ada bapak Dr. Syarifuddin (Akademisi Unhas) untuk rasionalisasi serta asistensi berlanjut sebelum masuk pada komisi”, tegasnya. (*)