oleh

Tanggapi PP No.94/2021, Saiful Jihad Ingatkan ASN Soal Netralitas

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, Saiful Jihad, menekankan kepada para Aparatur Negeri Sipil (ASN) untuk tidak terlibat politik praktis dan mentaati aturan netralitasnya sebagai pelayanan masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang.

Ini dia sampaikan berdasarkan dikeluarkannya aturan baru terkait netralitas ASN pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diteken Presiden Joko Widodo per tanggal 31 Agustus 2021.

Dikeluarkannya peraturan ini, kata dia, patut diapresiasi karena tentu berdampak positif bagi pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024, terutama pengawasan netralitas ASN.

“Jika membaca aturan, kita berharap ASN akan benar-benar hadir sebagai pelayan bagi masyarakat, tanpa merasa ‘disandra’ oleh pemihakan kepentingan politik dari mereka yang akan berkontestasi,” kata Saiful Jihad.

Ia menjelaskan, peraturan baru ini akan memperkuat pengaturan tentang disiplin ASN dari PP sebelumnya nomor 53 tahun 2021. Dimana, dalam PP nomor 94 itu, deskripsinya pada pasal 5 disebutkan larangan bagi calon kepala daerah, wakil kepala daerah disamakan dukungannya dengan larangan ASN memberi dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi serta Kabupaten /Kota.

“Dengan aturan ini, kita berharap siapapun yang akan maju tidak menjadikan oknum ASN sebagai tim pemenangan, baik secara terang-terangan maupun dalam aktifitas yang terselubung,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, dari beberapa diskusi dengan oknum ASN yang terlibat politik praktis dan melanggar prinsip serta norma netralitasnya menyebut, dia merasa dilema, mau netral, tetapi disisi lain mereka dipaksa atas status jabatannya.

“Kita berharap, aturan yang ada ini, disamping perlu disosialisasikan bersama, perlu juga dirumuskan sanksi yang tegas (sanksi Administrasi) bagi siapa saja yang melibatkan ASN dalam kontestasi politik elektoral,” tutup Saiful. (fah)