oleh

Permintaan Tambahan Anggaran KPU Sulsel Ditolak

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel meminta anggaran tambahan pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) sekitar Rp1 miliar.

“Di rapat pembahasan APBD-P, memang kepala Kesbangpol Provinsi Sulsel, Asriady Sulaiman menyebutkan jika KPU meminta anggaran tambahan. Tapi tidak langsung disetujui. Dengan kata lain, tidak ada revisi NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),” beber Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle, saat ditemui di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (15/9).

Ia menjelaskan, dana hibah itu hanya ada pada anggaran pokok dan tidak boleh ada revisi pada saat pembahasan APBD-P. Apalagi, lanjut Selle, menurut laporan Asriady Sulaiman, semua anggaran NPHD yang telah disetujui seluruhnya telah ditransfer ke rekening KPU Sulsel.

“Pekan lalu sudah di transfer semua. Bahwa anggaran KPU di APBD Pokok sudah klir semua,” ujarnya.

Disinggung mengapa KPU Sulsel tak boleh mendapatkan anggaran tambahan. Politisi Demokrat itu hanya menyebutkan tidak ada aturan mengenai hal tersebut.

“Tidak ada mekanisme, aturan yang mengatur revisi NPHD di tengah jalan,” jelasnya.

Sedangkan, Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir mengungkapkan, pihaknya telah komunikasikan dengan Gubernur non aktif Sulsel, Nurdin Abdullah sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

“Kekurangan anggaran tahun 2021, yang sejak awal disetujui Gubernur NA (Nurdin Abdullah) namun kena refocusing di masa pandemi, beberapa sisa kegiatan pilkada 2020 yang terlaksana di 2021 yg posisinya sudah terutang karena kegiatan sudah terlaksana,” jelas Faisal Amir. (fah)