oleh

Jatuh Tempo, 16 Temuan LHP-BPK Belum Ditindaklanjuti

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar hingga kini belum menindaklanjuti 16 temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) tahun 2020. Pada hal waktu 60 hari penyelesaian LHP BPK sudah jatuh tempo.

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Makassar, Sulaiman berdalih, pihaknya belum menyampaikan laporan hasil tindaklanjut LHP BPK lantaran masih menunggu hasil pemantauan tim tindaklanjut BPK.

“Terkait dengan Tim Tindak Lanjut BPK RI baik temuan tahun 2020 ataupun sebelumnya, kami telah melaksanakan rapat tindak lanjut semester I tahun 2021 dengan Tim Tindak Lanjut BPK Sulsel di Juli 2021,” ujar Sulaiman, Rabu (15/9).

“Namun, buku hasil pemantauan dari Tim BPK RI belum kami terima. Mudah-mudahan September 2021 sudah ada,” jelasnya.

Dia menjelaskan, hasil pemantauan tindaklanjut ada empat kategori. Yakni, Sesuai Rekomendasi (Tuntas), Belum Sesuai Rekomendasi (Dalam Proses Tindak Lanjut), Belum di Tindaklanjuti dan Tidak Dapat ditindaklanjuti dengan Alasan Yang Sah.

“Kami di Inspektorat bertugas sebagai Sekretariat Tim Tindak Lanjut dimana bertugas menerima dokumen Tindak Lanjut dari SKPD dan menyerahkan Ke Tim Tindak Lanjut BPK RI,” ucapnya.

Selanjutnya, sambung Sulaiman, nantinya dokumen tersebut di verifikasi berjenjang dan hasilnya adalah salah satu dari empat kategori yang akan dikeluarkan BPK. “Tindaklanjut di Inspektorat itu menunggu hasil pemantauan dari Tim BPK RI,” jelasnya.

Terpisah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan, permasalahan ini bukan berada di masa kepemimpinannya. Meski begitu, jika belum ada tindak lanjut dari inspektorat maka Aparat Penegak Hukum (APH) bisa masuk melakukan penyelidikan.

“Berarti APH (Aparat Penegak Hukum) sudah bisa turun karena lebih 60 hari dan kami kasi ruang itu,” tegas Danny—sapaan akrabnya.

Kata Danny, dengan kondisi begini meski tidak diserahkan jika lewat 60 hari belum ada tindak lanjut APH akan turun. Dan itu dipersilahkan. “Jadi, yah ramai-ramai lagi pejabat pemerintah bisa diperiksa, dan itu bagus,” katanya.

Adapun 16 temuan BPK terhadap LHP atas LKPD 2020 Pemkot Makassar. Yakni, pemerintah Kota Makassar menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai Perda APBD. Kesalahan penganggaran atas belanja modal dan belanja barang pada OPD Pemerintah Kota Makassar.

Kemudian, pembayaran gaji dan tunjangan PNS Pemerintah Kota Makassar tidak sesuai ketentuan. Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota.

Pertanggungjawaban belanja kegiatan peningkatan kapasitas laskar pajak pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai kondisi sebenarnya. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas karoseri truk pada Dua OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp300 juta.

Kegiatan sewa jaringan CCTV Terintegrasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika TA 2020 melebihi nilai HPS yang ditetapkan, kelebihan pembayaran sebesar Rp1.800.000,00, tidak sesuai spesifikasi Rp273.000.000,00, dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp584.100.000,00.

Pelaksanaan belanja modal pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan dan denda keterlambatan belum dipungut sebesar Rp515.308.156,51. Belanja modal sebesar Rp39.562.083.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dibangun bukan diatas tanah milik Pemerintah Kota Makassar.

Kekurangan kas pada bendahara pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Makassar sebesar Rp452.606.819,00. Penatausahaan piutang retribusi sampah Kota Makassar tidak tertib.

Pemanfaatan dan pengamanan aset tetap pemerintah Kota Makassar belum memadai. Pemanfaatan tanah Pemerintah Kota Makassar oleh PT KDP tidak didasarkan atas Perjanjian Kerjasama antara kedua pihak.

Kerjasama kemitraan Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK tidak sesuai ketentuan. Serta kerjasama pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Makassar belum dikelola sesuai ketentuan dan Utang Belanja pada 3 OPD tidak didukung dengan data pendukung yang andal senilai Rp449.438.426,00. (*)