oleh

Penyaluran Bansos Tak Merata, Pengurus Panti Asuhan Ngadu ke Dewan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO- Puluhan pengurus Panti Asuhan meminta kejelasan penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dinilai tidak merata oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel. Atas permasalahan tersebut, mereka menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Selasa (14/9).

“Kami menuntut penyaluran bansos bagi anak panti yang dianggap tidak merata, padahal kami juga terdaftar di pemerintahan,” ujar salah seorang pengelola Panti Asuhan Silaturahmi, Alimuddin.

Dia menambahkan, sejumlah panti asuhan yang terdaftar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Dinsos Sulsel di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) berjumlah 78 panti asuhan se-Kota Makassar, tapi tidak semuanya mendapat bantuan dana sosial.

“Yang dimasukkan untuk pemberian bantuan itu sebanyak 59 panti asuhan, tetapi belakangan formatnya berubah hanya 30 panti yang boleh mendapat dana itu. Dana Bansos diketahui akan diberikan Rp2,4 juta per anak yatim pada setiap panti asuhan,” paparnya

“Kami dipimpong (dipermainkan), mulai dari Balai Rehabilitasi Sosial Anak, lalu ke Dinas Sosial Provinsi sampai di Dinas Sosial Kota Makassar, tapi semua tidak ada kejelasan, dan saling lempar tanggung jawab,” sambung Alimuddin.

Anggota DPRD Sulsel, Andi Muchtar Mappatoba yang menerima aspirasi dan mendengarkan penjelasan peserta aksi menegaskan, pihaknya segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana bansos bagi anak panti asuhan.

“Saya memahami, dan mendukung untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang semua stakeholder terkait. InsyaAllah dalam waktu singkat saya menyampaikan ke Komisi E untuk segera ditindaklanjuti permasalahannya,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan serius menangani masalah itu apalagi berkaitan dengan kesejahteraan anak yatim piatu di panti asuhan termasuk mendesak dinas terkait segera menjelaskan transparansi pembagian dana bansos tersebut.

“Kalau perlu kita desak. Segera diagendakan RDP, dan di rapat nanti pimpinannya harus hadir tidak boleh diwakili agar semua jelas. Kita tekankan disitu, karena saya paham betul mengurusi anak yatim,” jelasnya. (*)