oleh

Kejari Takalar Release Penuntutan Keadilan Restoratif

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar menggelar Press Release terkait penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, di Aula Kejari Takalar, Jalan Fitrah No. 23, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Rabu (15/09).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Salahuddin, SH, MH, didampingi Kasipidum Agus Kurniawan dan Kasi Datun, Ulfa Aminuddin, SH, MH menyampaikan bahwa hari ini telah melakukan Video Conference dengan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Direktur tindak pidana orang dan harta benda pada jaksa Agung Muda tindak pidana umum dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Asisten Bidang tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kepala Seksi orang dan harta benda pada bidang tindak pidana umum serta Kepala seksi tindak pidana umum beserta penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Takalar.

“Video Conference dilakukan bertujuan untuk meminta persetujuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, terhadap dua perkara tindak pidana umum yakni, Kekerasan terhadap anak melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pengancaman melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkap Salahuddin.

Labih lanjut dikatakan Salahuddin, pasal-pasal tersebut dan keadaan terdakwa maupun korban memenuhi kategori, sebagaimana dimaksud Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.

Dimana pimpinan memandang terhadap kedua perkara tersebut tidak membawa kemanfaatan apabila dilimpahkan ke pengadilan dan akan mencederai rasa keadilan bagi kedua belah pihak serta para pihak telah kembali dalam keadaan semula dan saling memaafkan, atau sebagaimana tujuan dari Keadilan Restoratif itu sendiri.

“Alhamdulillah kedua perkara tersebut telah mendapatkan persetujuan pimpinan serta Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengapresiasi pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, yang lebih mengedepankan hati nurani,” kata Salahuddin.

“Maka dari itu, kami Kepala Kejaksaan Negeri Takalar telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) tertanggal 14 September 2021, terhadap kedua perkara tersebut,” tegasnya. (Supahrin)