oleh

Hari Pertama Seleksi Uji Kompetensi PPPK Relatif Berjalan Lancar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) Prof Muhammad Jufri memantau pelaksanaan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK, di SMKN 2 dan SMKN 10 Makassar Senin (13/9).

Didampingi oleh Sekretaris Disdik Sulsel Hery Sumiharto dan Kepala SMKN 2 Makassar Natsir, Prof Jufri memerhatikan secara seksama jalannya ujian.

Menyempatkan diri berdialog dengan panitia dan proktor, dia juga mengaku senang dan memberikan apresiasi kepada penyelenggara lantaran bekerja dengan baik sehingga uji kompetensi PPPK berjalan lancar.

“Alhamdulillah sesi pertama pelaksanaan seleksi uji kompetensi PPPK jabatan fungsional guru hari ini berjalan lancar,” ujar dia.

Dia juga mengunjungi SMKN 10 Makassar. Kata dia, pelaksanaan uji kompetensi di sekolah tersebut berjalan lancar dan aman.

Prof Jufri datang di sesi kedua sedang berlangsung dan langsung meninjau pelaksanaan ujian di ruang TUK.

Mantan Dekan Fakultas Psikokogi UNM itu juga menyempatkan berdialog dengan Mas Purnomo dari Dirjen GTK Kemendikbud yang juga sedang melakukan pemantauan di SMKN 10 Makassar.

Kepada Prof Jufri, Purnomo mengaku senang bisa bertemu dengan Kadisdik Sulsel di TUK SMKN 10 Makassar.

Dia mengakui sarana dan prasarana pendukung ujian PPPK yang disiapkan TUK sudah sangat bersyarat untuk pelaksanaan ujian PPPK.

Kepala SMKN 10 Makassar Andi Umar yang juga penanggung jawab TUK mengatakan jumlah peserta seleksi ujian kompetensi sesi II sebanyak 100 orang, yang terbagi 4 TUK. Semua peserta sudah melakukan tes swab antigen.

“Alhamdulillah semua peserta tidak ada yang reaktif,” ujar Ketua MKKS SMK Prov Sulsel ini.

Andi Umar mengatakan, seleksi ujian kompentensi PPPK fungsional guru yang dilaksanakan hari ini adalah momentum bagi guru honorer di sekolah dan menjadi pengakuan bahwa mereka memang berkompeten dan professional di bidangnya.

Guru honor yang selama ini mengabdikan diri untuk memajukan pendidikan, menurut dia memang sudah layak ditingkatkan statusnya. Sekaligus hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sangat konsen memperhatikan hak guru honorer untuk bisa disejajarkan dengan guru ASN. (*)