oleh

Isu Barter Hak Interpelasi dengan Proyek, Begini Penjelasan Legislator PPP

SIDRAP, RAKYATSULSEL.CO – Wacana hak interpelasi DPRD Sidrap terus menggelinding bak bola panas. Sejumlah fraksi terus menggalang dukungan.

Hanya saja, upaya DPRD Sidrap ini diterpa isu miring dimana beredar hak istimewa itu akan dibarter dengan proyek yang ada di pemkab dan dititip melalui OPD.

Terkait itu, legislator PPP Fatahuddin menampik adanya isu tersebut. Ia menyampaikan hak interpelasi tetap akan dilakukan dan upaya itu masih digalang di DPRD.

“Isu itu ngak benar, hak interpelasi kepada bupati tetap jalan, dan saat ini kita masih penyerahan ke pimpinan DPDS,” tegas Fatahuddin, Rabu (8/9).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sidrap itu menegaskan, sudah ada tiga fraksi dan beberapa legislator Sidrap konsisten dalam pengusulan hak interpelasi.

Menurutnya, pengajuan hak interpelasi ini dilakukan semata-mata karena adanya dugaan pelanggaran perda yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap.

“Kita sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa kali terkait permasalahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sidrap, namun rekomendasi hingga saat tak pernah diindahkan. Itu yang mendasari munculnya interpelasi,” ungkapnya

Dengan hak interpelasi, kata dia, maka ada ruang dan kesempatan bagi pemerintah, khususnya Bupati Sidrap untuk memberi jawaban dan penjelasan terkait permasalahan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Sidrap.

“Tidak ada niat mau menjatuhkan atau memvonis Pemkab Sidrap dalam hal Bupati Sidrap. Kita hanya mau meluruskan apa yang selama ini kita sepakati di aturan,” katanya. (*)