oleh

Ini Kata Pengamat Pemerintahan Soal Hal Interpelasi di DPRD Sidrap

SIDRAP, RAKYATSULSEL.CO – DPRD Sidrap tengah mewacanakan hak interpelasi ke Bupati Dollah Mando. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkesan irit bicara perihal adanya beberapa kebijakan dan persoalan yang dianggap krusial.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidrap, Abdul Jabbar menilai hak interpelasi itu sah, legal dan formal bagi institusi DPRD.

Sebab, telah diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta secara teknis dijabarkan dalam PP Nomor 2 tahun 2018.

“Saya kira hak interpelasi wajar dilakukan karena itu hak istimewa DPRD,” ujar Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMS Rappang itu, Rabu (8/9).

Hal itu, menurut Jabbar sebagai wujud fungsi kontrol Lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah.

“Kalau prosesi ini mulus, bisa saja akan meningkat nanti. DPRD juga akan menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki hal-hal yang sudah diinterpelasikan itu,” jelas Jabbar.

Mahasiswa Program Doktor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu mencontohkan kejadian yang menimpa Bupati Jember Faida tahun 2020 yang lalu. Ia dimakzulkan oleh DPRD Jember. Pemakzulan Faida terjadi karena dia tidak mengindahkan rekomendasi atas hak interpelasi dan hak angket yang telah digunakan.

Namun Jabbar mengatakan bahwa pengusulan hak-hak anggota dewan bergantung dengan suasana politik di Bumi Nene’ Mallomo ini. “Kalau mayoritas di DPRD setuju, ya lanjut. Kalau tidak, ya wassalam” katanya.

Diketahui, Hak interpelasi DPRD Sidrap ini diinisiasi sejumlah partai politik, seperti Partai Golkar, PBB, PAN, NasDem, PPP. (*)