oleh

DPRD Bulukumba Disorot, Ada Indikasi Dugaan Reses Fiktif Rp963,9 Juta

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.CO – DPRD Bulukumba tengah dalam sorotan. Sebab diduga ada indikasi dugaan reses fiktif senilai Rp963,9 juta.

Bahkan, dugaan itu disebut-sebut masuk dalam salah satu Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Tahun Anggaran 2020.

Plt Sekertariat DPRD Bulukumba, Abdur Rahman angkat bicara perihal tudingan tersebut. Kata dia, di dalam LHP-BPK Tahun Anggaran 2020 tidak ada reses fiktif.

Dia mengatakan dalam laporan tersebut BPK hanya menyebut kelalaian pembayaran dana reses. Temuan itu berawal dari satu nomenklatur yang membiayai dua kegiatan. Dua kegiatan yang dimaksud adalah temu konstituen dan kegiatan reses.

Diketahui, pada 2020 ada empat anggota DPRD Bulukumba yang melakukan temu konstituen. Sedangkan 36 anggota dewan lainnya melakukan reses.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK menyebut reses merupakan bagian dari temu konstituen. Sementara, pihak sekertariat DPRD Bulukumba menyebut reses merupakan satu kegiatan yang dilakukan anggota dewan di luar gedung DPRD Bulukumba.

“Karena reses merupakan satu kegiatan, maka anggota dewan yang melaksanakan reses diberi tunjangan. Tunjangan inilah yang dipersoalkan BPK. BPK menyebut reses bagian dari temu konstituen, sementara kami menyebut reses itu bukan bagian temu konstituen. Jadi, cuma beda persepsi dengan BPK,” jelas Abdur, Rabu (8/9).

Penegasan tersebut disampaikan Abdur Rahman, kepada awak media menanggapi pemberitaan soal anggaran reses DPRD Bulukumba.

Dalam LHP, BPK merekomendasikan pengembalian dana reses Rp963,9 juta untuk 36 orang anggota dewan. Rinciannya, setiap anggota DPRD Bulukumba mengembalikan Rp26,7 juta.

“Sementara empat anggota DPRD Bulukumba tidak mengembalikan karena dianggap sudah melakukan reses sesuai persepsi BPK,” terang Abdur.

“Temuan BPK ini sudah ditindak lanjuti dan sudah disetor ke kas negara senilai Rp963 juta lebih,” tambahnya. (*)