oleh

Partai Berkarya Bubu Tommy Kembali Menang di PTUN

– Kubu Muchdi PR Masih “Pede”

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Perseteruan di internal partai Berkarya masih terjadi. Kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto kembali dinyatakan menang melawan Kementerian Hukum dan HAM (MenkumHAM) terkait dengan kepengurusan Partai Berkarya pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dimana ditingkat sebelumnya, gugatan pendiri partai ini menang. Tapi Kemenkumham melakukan banding. Dimana Kubu Tommy hanya hanya meminta mencabut SK Kemenkumham soal kepengurusan Berkarya di bawah Ketua Umum Muchdi PR.

Sekretaris DPW Berkarya Sulsel, Ferdy M Andi Lolo mengatakan, pihaknya tak terlalu mempersoalkan hal ini. Karena masih ada dua tahapan yang bisa diambil Kemenkumham dan Kubu Muchdi Pr.

“Tidak ada masalah. Masih ada dua tahapan kasasi dan PK (peninjauan kembali) yang bisa dilakukan Kemenkumham,” kata Ferdy saat dikonfirmasi Selasa (7/9).

Ferdy meyakini, KemenkumHAM dan kubu Muchdi Pr pasti tak akan tinggal diam. Keduanya akan melawan balik dengan mengajukan kasasi dan PK ke Mahkamah Agung.

“Jika itu dilakukan, maka prosesnya ini sangat panjang dan lama. Bahkan kalau di Mahkamah Agung, paling cepat inkrah itu satu tahun. Prosesnya memang lama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sampai saat ini SK Kemenkumham nomor 16 terkait pengesahan Partai Berkarya kubu Muchdi Pr, dan nomor 17 tentang struktur kepengurusan dibawah komando Muchdi Pr masih sah dan legal. Ini berlaku sampai adanya putusan inkrah.

“Artinya selama proses hukum belum inkrah, maka kelompok Tommy Soeharto tIdak bisa mengikuti verifikasi parpol dan faktual. Karena KPU pastinya akan mengacu pada SK Kemenkumham yang sah yakni nomor 16 dan 17,” sebutnya.

Ferdy menjelaskan, DPW Berkarya Sulsel mengusulkan dua langkah kepada DPP. Langkah ini sebagai bentuk perlawanan kepada kubu Tommy Soeharto yang menang di PTUN.

“Pertama ialah, kita tetap fokus dalam persiapan menghadapi verifikasi parpol. Kemudian kedua yakni DPP wajib menyiapkan tim hukum untuk menghadapi kasasi dan PK di Mahkamah Agung,” tutup Ferdy. (*)