oleh

DPRD Sulsel Dorong Sistem Pertanian Organik

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Untuk mempercepat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai sistem pertanian organik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel saat menggelar Forum Konsultasi Publik. Seperti dilakukan anggota DPRD Sulsel Haidar Madjid di Hotel Grand Town Pengayoman, Makassar, Senin (6/9).

“Ranperda ini merupakan inisiasi teman-teman di DPRD yang bermula dari sebuah keresahan terhadap keberlangsungan hidup dan kesehatan lingkungan. Dimana, selama ini kita hanya mengejar produksi dan ekonomi,” sebutnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel ini menjelaskan bahwa salah satu fokus pada bidang pertanian saat ini adalah tidak hanya terhadap peningkatan produktivitas produk saja. Namun juga memperhatikan keseimbangan alam, kualitas, serta keamanan produk pertanian.

Haidar menuturkan, pergeseran konsen pertanian merupakan bentuk kritik terhadap pertanian konvensional yang dianggap memiliki dampak negatif. Berupa degradasi dan penurunan kesuburan tanah, mengurangi kelembaban tanah, merusak ekosistem yang berada di lingkungan sekitar, menyebabkan erosi, hingga masalah serius pada gangguan kesehatan konsumen.

“Dalil-dalil tersebut menegaskan urgensi untuk memitigasi dampak pertanian konvensional melalui pendekatan konsep dan model pembangunan di sektor pertanian menjadi sistem pertanian berkelanjutan,” terangnya.

“Pengambilan keputusan oleh petani untuk melakukan adopsi bukanlah hal mudah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan persepsi petani tentan sistem pertanian organik melalui proses pembelajaran,” sambung Haidar.

Ia menyatakan, peran penting pemerintah dalam penerapan sistem pertanian organik di Sulsel semakin kokoh dengan berdalil pada fenomena saat ini. Tentu hal itu berkaitan dengan peluang pasar (ekonomi) hasil pertanian organik.

“Bahkan selain peluang dari sektor ekonomi, sistem pertanian organik berorientasi jangka panjang untuk keberlangsungan jutaan kehidupan. Baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang,” tegasnya.

Untuk itu, Haidar menegaskan sistem pertanian organik penting untuk didorong dalam bentuk dukungan kebijakan berdasarkan kajian empiris dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan sistem organik.

Tak hanya Haidar Majid yang melakukan, tapi wakil ketua DPRD Sulsel, Darmansyah Muin melakukan hal demikian. Menurut Darmawangsyah, sistem pertanian organik penting untuk didorong dalam bentuk dukungan kebijakan.
Hal ini, kata dia sangat relevan dengan kondisi produksi pertanian saat ini yang memang sangat bergantung pada pupuk kimia dan pestisida buatan.

“Pertanian organik adalah cara atau sistem budidaya pertanian yang menghindarkan penggunaan pupuk ataupun pestisida buatan pabrik. Metode ini memungkinkan pangan kita lebih sehat dan lebih aman,” ujarnya.

Darmawansyah juga berkomitmen untuk mendukung upaya petani yang ingin belajar tentang pertanian organik. Menurutnya, system pertanian organik bukanlah hal mustahil bisa diwujudkan mengingat sumber daya kita yang melimpah.

Bahkan dia sangat optimis bahwa Perda Sistem Pertanian Organik ini nantinya akan mendukung dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

“Yang terpenting adalah sistem pertanian organik akan menginspirasi anak-anak muda untuk menjadi petani muda,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Muchlis mengatakan bahwa masalah sistem pertanian organik sudah lama dibahas. Bahkan, dia mengaku kerap memberikan pelatihan kepada penyuluh tentang penggunaan sistem organik pertanian ini.

“Persoalannya adalah masih lambat dalam penerapan. Untuk itu dengan adanya perda ini tentu diharapkan petani kita bisa menghasilkan produk organik kedepan,” sebutnya.

Menurut Muchlis, produk pertanian ini bisa berkembang kalau masyarakat paham tentang organik. “Artinya begini, produk organik itu pasti lebih mahal, sementara masyarakat mencari yang murah. Tapi, organik itu lebih sehat,” ucapnya.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Alfatah memperjelas terkait landasan filosofi dari ranperda ini. Misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Ranperda ini harus terang asas kejelasan tujuannya. Kemudian prinsipnya apa?,” tutupnya. (*)