oleh

Kasus Dugaan Korupsi RS Batua, Pakar Hukum Minta Tersangka Ditahan

Aktivis Anti Korupsi Minta Polda Periksa Legislator

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kasus dugaan korupsi Rumah Sakit (RS) Batua Makassar, kini terus bergulir. Hingga saat ini, Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel terus mendalami kasus melibatkan belasan orang ini.

Beberapa pihak telah dimintai keterangan dalam kasus tersebut, termasuk Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sulsel, pasalnya tender proyek merugikan negara ini.

Penggiat anti Korupsi, Djusman AR meminta, Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, memanggil Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar yang dinilainya juga ikut bertanggung jawab saat pembahasan anggaran dan realisasi pembangunan RS Batua kala itu.

Djusman menuturkan, semua yang diduga memiliki kewenangan dalam penganggaran kasus RS Batua sepatutnya diperiksa.

“Semakin membuka terang-benderang kasus tersebut. Termasuk para anggota Banggar DPRD Makassar selaku pengawas dan penyusun anggaran saat itu,” ujarnya, lewat keterangan resminya, Minggu (5/9).

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar ini, dia menikai perlu diperiksa Banggar DPRD Makassar, guna bertujuan untuk menghindari jangan sampai ada yang patut ditersangkakan namun tidak ditersangkakan.

Jadi tidak ada alasan bagi Banggar untuk tidak menghadiri panggilan penyidik. Sebagai wakil rakyat, mereka harus menunjukkan sikap keteladannya dalam menghargai proses hukum.

“Masa anggota dewan tidak bisa koperatif sebagaimana yang ditunjukkan oleh wali kota Makassar,” tutur Djusman.

Apalagi kata Djusman, Tim Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel telah melakukan pemanggilan dan menghadirkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai saksi dalam kasus itu.

“Untuk selanjutnya yang sangat pantas dimintai pertanggung jawaban untuk dimintai keterangan baik sebagai saksi dan sebagai apa nantinya adalah DPRD (Banggar),” papar Djusman.

Djusman menilai, Banggar punya tupoksi dalam hal pengawasan dan penyusunan anggaran di Kota Makassar. Kenapa kesannya tidak menggunakan haknya, bahkan sepertinya melakukan pembiaran.

“Kita tidak inginkan jangan sampai DPRD juga terlibat di dalam proyek tersebut. Jadi penyidik ini harus mengagendakan juga memeriksa seluruh banggarnya berkaitan proyek tersebut, dan bila mana unsurnya cukup penyidik harus menetapkan tersangka tambahan,” ujarnya.

Ia berharap, kasus itu tetap berjalan sebagaimana dalam prosedur hukum yang berlaku. Penyidik diminta untuk tidak ragu menggunakan haknya dalam mendalami kasus itu. Termasuk menahan 13 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus RS Batua.

“Kita berharap, manakala tersangka tidak kooperatif, boleh menggunakan hak subjektifnya demi kepentingan penyidikan. Penyidik sebaiknya menahan semua tersangka demi untuk kelancaran proses hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, Penyidik Tipikor Polda Sulsel telah menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RS Batua yakni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Makassar, inisial AN, SR, MA, FM, HS, MW, AS, Ir. MK, AIHS, AEH, Ir. DR, APR dan RP.

Para tersangka dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua, Makassar ini pun masih bebas melenggang kangkung alias tidak lakukan penahanan. Alasan penyidik, para tersangka yang jumlahnya 13 orang itu dinilai kooperatif, tidak melarikan diri atau mengaburkan barang bukti.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar Prof. Marwan Mas mengatakan, dirinya selalu memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam memproses perkara korupsi.

Salah satunya yang merupakan sharing referensi dan pengalaman dalam memproses hukum pelaku korupsi adalah sebaiknya penyidik menahan para tersangka usai menetapkan status tersangka.

“Jangan selalu menggunakan penilaian subjektif sehingga tersangka tidak ditahan dengan alasan kooperatif, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, atau tidak mengulangi perbuatan,” kata Marwan.

Akan tetapi, kata dia, penyidik sebaiknya menahan saat seseorang ditetapkan tersangka korupsi dengan memakai penafsiran hukum alinea kedua penjelasan umum Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Bahwa korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga bukan lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Dengan demikian, lanjut Marwan, dalam pemberantasannya pun dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (extra judicial actions) dengan melakukan penahanan apabila sudah ditetapkan status tersangka.

Sebab apabila tersangka ditahan maka penyidik akan lebih serius dan secepatnya menuntaskan Berita Acara Penyidikan (BAP) sehingga BAP segera dikirim kepada Penuntut Umum,” terang Prof Marwan.

Apabila menahan tersangka, lanjut dia, maka berdasarkan KUHAP penyidik dibatasi oleh jangka waktu penahanan, yaitu paling lama 120 hari terhadap kasus yang diancam pidana penjara 5 tahun ke atas.

Dengan demikian, kata Marwan, BAP dapat segera P21 atau dianggap lengkap untuk segera diadili dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ia menjelaskan, setidaknya dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang karena jabatannya.

Ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi, menurut Marwan, sangat berat, yaitu pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Lantaran besarnya ancaman pidananya, maka seharusnya penyidik kepolisian menahan semua tersangka saat ditetapkan tersangka,” pungkas Prof Marwan. (*)