oleh

Hadirkan Kelompok Tani, APT Gelar Konsultasi Publik Ranperda Sistem Pertanian Organik

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Andre Prasetyo Tanta (APT) melaksanakan Kosultasi Pubilk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pertanian Organik, di Hotel Almadera Makassar, Minggu (5/9/2021)

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten. Diantaranya Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian Dan Hortikultura Provinsi Sulsel Muhlis Mori, pemerhati dan fasilitator tanaman organik, Abd Rahman, serta Ir Musrsyad mewakilli kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kota Makassar.

Dihadapan Kelompok Tani, Andre Prasetyo Tanta (APT) yang juga Wakil Ketua Komisi C Fraksi NasDem memberikan penjelasan terkait rancangan peraturan daerah sistem pertanian organik.

“Bahwa konsultasi publik ini ingin mendengarkan masukan dari masyarakat khususnya para petani apa yang perlu kita koreksi atau apa yang perlu kita sempurnakan untuk dijadikan peraturan daerah nantinya,” kata APT.

Menurut APT,  yang melatar belakangi lahirnya rancangan perda ini adalah karena pertanian masih menjadi sektor basis dan pergeseran dari pertanian konvesional yang memiliki dampak negatif seperti kesehatan dan dampak kesuburan tanah karena akibat bahan kimia.

Adapun Muhlis Mori selaku narasumber menyampaikan bahwa sudah banyak riset atau penelitian banyaknya penyakit hari ini karena semua bersumber dari bahan-bahan kimia yang dikomsumsi termasuk hasil pertanian anorganik yang selama ini mamakai pupuk atau pestisidia kimia.

“Selain perda ini nantinya perlu dibuatkan kebijakan lagi karena kendala yang kita hadapi yakni pola pikir kita dan pemasaran hasil pertanian organik,” ujar Muhlis.

Sementara Abd Rahman selaku fasilitator pertanian organik menambahkan bahwa memang kendala yang dihadapi selama ini adalah terkait pemasaran. “Karena banyak petani yang belum beralih keorganik karena hasil panennya tidak tau mau dipasarakan kemana karena tentunya kalau organik pasti hargaya lebih mahal daripada hasil pertanian anorganik, dan masyarakat lebih memilih yang murah,” jelas Abd Rahman.

Abd Rahman berharap dengan dijadikan perda ini nantinya harus dibarengi dengan bantuan seperti pupuk organik agar petani tidak lagi ketergantungan dengan pupuk kimia.

Rahmat salah satu perwakilan kelompok tani yang hadir dari Kelurahan Barombong sangat mengapresiasi rancangan perda ini karena di Kelurahan Barombong selama ini sudah mengurangi bahan kimia untuk pertanian. “Bahkan salah satu kelompok tani Mekar sudah fokus ke sayuran daun organik bahkan sudah tersertifkasi prima 3,” ungkapnya.

Rahmat menyampaikan aspirasi mewakili petani agar lahan pertanian di Kelurahan Barombon Kecamatan Tamalate diperhatikan dan diberi perlindungan terutama pemberian izin developer atau pengembang karena lahan pertanian semakin menyempit karena pembangunan perumahan. (*)