oleh

Kepengelolaan Partai Politik

Keberadaan partai politik dalam sebuah negara demokrasi tidaklah bisa dinafikan. Sebab partai politik adalah salah satu pilar penting dalam memperkuat demokrasi sebuah negara. Dalam konsep ilmu politik dijelaskan, bahwa partai politik dipandang sangat diperlukan agar demokrasi bisa berfungsi dengan baik.

Namun demikian, keberadaan partai politik saja tidak akan cukup untuk bisa membuat demokrasi berjalan dengan baik. Diperlukan adanya kepengelolaan partai politik yang profesional dan bertanggungjawab, sehingga dapat mewujudkan perimbangan kekuasaan dalam negara. Tanpa kepengelolaan partai politik secara profesional dan bertanggungjawab atau berdasar pada tata kelola partai politik yang baik (good politic party governance) maka tentu saja akan sulit untuk mewujudkan sebuah negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis.

Kedudukan partai politik sebagai sebuah badan hukum publik jelas dipandang sebagai faktor penting dan diperlukan dalam mendorong dan menggerakkan demokrasi perwakilan untuk terwujudnya sebuah pemerintahan yang demokratis. Peran penting partai politik dapat dilihat dalam tiga hal yakni, pertama partai politik sebagai jembatan aspirasi dan kepentingan antara warga negara dengan negara.

Untuk itu partai politik wajib untuk melakukan rekrutmen keanggotaan partai politik sebagai kader partai politik, sehingga partai politik punya basis massa yang jelas bukan massa mengambang atau floating mass. Kedua, partai politik juga tidak hanya wajib untuk menyiapkan calon anggota legislatif namun juga calon pemimpin pemerintahan dan menawarkannya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan umum dilakukan.

Dalam arti, partai politik melakukan proses kaderisasi dengan baik dan benar sehingga tercipta anggota partai politik yang mengerti dan memahami akan fungsi dan tugasnya sebagai kader partai politik, dan juga sebagai calon anggota serta pimpinan badan legislatif maupun sebagai calon pemimpin pemerintahan.

Untuk peran ketiga, menurut pendapat saya perlunya partai politik menyusun platform dan strategi lalu merumuskannya ke dalam pola dan arah kebijakan partai politik, sehingga dapat memberi masukan pada perumusan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang isue yang telah dan akan dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, disinilah pentingnya ideologi partai harus dibangun dan dikembangkan sehingga partai politik bisa berfungsi sebagai penuntun atau guidance dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.

Dengan kata lain, partai politik harus menjadi katalisator dalam mewujukan aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan rakyat. Peran partai politik harus bisa menggerakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk berperan serta dalam proses politik sehingga mereka peduli politik sebagai bagian dari pendidikan politik rakyat.

Partai politik tentu saja akan dapat melaksanakan ketiga peran tersebut di atas, bilamana kepengelolaan partai politik bisa dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab. Dalam arti, partai politik bisa dikelola berdasar pada prinsip-prinsip tata kelola partai politik yang baik dan benar. Dengan kepengelolaan partai politik yang profesional dan bertanggungjawab oleh para pengurus mulai dari ketua sampai dengan anggota maka diharapkan partai politik bisa berperan dan berfungsi dengan baik dalam mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis.

Dalam arti, partai politik dikelola secara demokratis berdasarkan pada prinsip “kedaulatan partai berada di tangan anggota”. Tentu saja dengan kepengelolaan partai politik secara demokratis berarti pengambilan keputusan partai dilakukan secara inklusif (melibatkan semua anggota dan semua unsur partai) dan dilakukan pula secara desentralistik (pengambilan keputusan untuk sebagian persoalan partai diserahkan kepada daerah).

Pentingnya pengambilan keputusan dalam partai politik yang harus dilakukan secara inklusif dan desentralistik tidak lain dimaksudkan untuk mewujudkan kepengelolaan partai politik yang demokratis menyangkut tiga isu utama yakni, penentuan ketua partai mulai dari tingkat daerah sampai dengan nasional, penentuan calon anggota legislatif atau pasangan calon partai untuk berbagai jenis pemilu, dan pembahasan maupun penetapan kebijakan partai baik untuk internal partai maupun untuk rekomendasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, perlunya pengelolaan dana partai politik secara transparan dan bertanggungjawab, dimana partai politik harus memiliki sumber dana yang memadai dari tiga sumber yang jelas seperti; bantuan dari negara, internal partai (iuran anggota, sumbangan kader, dan usaha partai dalam berbagai bidang usaha) maupun sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. Pentingnya kepengelolaan partai politik secara modern berdasar pada prinsip tata kelola partai politik yang baik maka tentunya kita berharap pula bahwa ke depan akan terwujud sebuah kepengelolaan pemerintahan yang baik dan demokratis pula. (*)

OLEH: Aminuddin Ilmar
Pakar Hukum Unhas