oleh

Prof Rudy Mundur Sebelum Diparkir

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Prof Rudy Djamaluddin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan.

Keputusan itu diambil pasca beredarnya kabar bahwa Pemprov Sulsel bakal melakukan mutasi besar-besaran. 12 pejabat eselon II diantaranya masuk dalam daftar mutasi.

Salah satunya adalah Prof Rudy Djamaluddin yang mantan Penjabat Wali Kota Makassar. Pejabat bergelar profesor dikabarkan akan diparkir pada posisi Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel Imran Jauzi membeberkan alasan Rudy Djamaluddin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PU dan Tata Ruang (PUTR).

Imran Jauzi mengaku alasan pengunduran diri Rudy Djamaluddin sebagai Kadis PUTR karena harus memilih antara Pemprov Sulsel atau Universitas Hasanuddin. “Dia harus memilih Unhas atau pejabat Pemprov, tapi dia memilih Unhas,” kata Imran Jauzi, Rabu (01/09/2021).

Lebih lanjut, Imran Jauzi mengaku status kepegawaian ganda kini tidak dibolehkan lagi. Hal ini sesuai aturan Permen–PAN 4/35 2018 dengan peraturan BKN nomor 5 2019. “Dia harus memilih status kepegawaiannya. Apa dasarnya? Permenpan 4/35 2018 dengan peraturan BKN nomor 5 2019,” ungkapnya.

Kata dia, surat pengunduran Prof Rudy sudah ada sejak Senin, 30 Agustus. Surat tersebut diserahkan ke Plt Gubernur Sulsel. Sementara surat pemberhentian mantan Penjabat Wali Kota Makassar itu sedang diproses.

“Katanya 2 hari yang lalu langsung ke pak Plt Gubernur, dua hari lalu hari Selasa dia pamit, saya pribadi belum membaca surat pengunduran dia,” jelasnya.

Terkait penunjukan Plt Kadis PUTR, Imran Jauzi mengaku masih menunggu petunjuk dari Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Ia mengaku jabatan Plt Kadis PUTR bisa saja diduduki oleh pejabat internal dinas PUTR yang memenuhi syarat. “Bisa sekretaris, bisa kepala bidang yang memenuhi syarat, atau eksternal yang latar belakang di sana,” ungkapnya.

Selain itu, sejumlah nama juga bermunculan mengganti posisi Prof Rudy. Salah satunya mantan Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb yang sekaligus Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. “Kalau eksternal, Pak Bakti barangkali karena dia pernah di PU, Iqbal Suhaeb, Ni’mal, Denny banyak bisa,” sambung Imran.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina meminta, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman agar segera menunjuk Plt Kadis PUTR.

Politisi Partai Golkar itu berharap agar penggantinya bisa menunjukkan kinerja paling tidak sama dengan yang sebelumnya. “Kita berharap lebih dari itu, karena selama ini yang menjadi titik lemah di dinas PUTR adalah soal perencanaan,” katanya.

Kedepannya, kata dia, pelaksana tugas (Plt) atau kepala dinas definitif lebih bagus dibanding Prof Rudy. Paling tidak lebih maksimal perencanaan sehingga apapun yang akan dilakukan, baik kegiatan infrastruktur ini tidak secara tiba-tiba.

“Misalnya berapa banyak ruas jalan yang harus dikerjakan di tahun yang akan datang itu perencanaannya harus dimulai dari sekarang. Agar betul-betul memperhatikan segala sektor. Selain pekerjaannya juga asas fungsional dan asas manfaat untuk masyarakat,” ucap Rahman Pina.

“Saya kira 2020-2021 ini kita bisa belajar, banyak sekali kegiatan-kegiatan infrastruktur yang direncanakan tetapi tidak selesai. Kita berharap kedepan tidak hanya di tahapan awal tapi juga bisa selesai dengan baik,” tuturnya.

Karena itu ia berharap bahwa orang yang akan menjadi pejabat dinas PUTR adalah orang yang punya pengalaman, punya jejaring, yang paling penting mampu mengeksekusi kebijakan yang diinginkan Gubernur. (*)