oleh

Kajari dan Pemkab Maros Teken MoU Terkait Penanganan Masalah Hukum

MAROS, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros meneken MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros di Ruang Rapat Bupati Maros, Senin (30/8).

Kerjasama ini terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan usaha negara atau Datun. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Maros Chaidir Syam dan Kajari Maros Suroto.

Kajari Maros, Suroto mengatakan MoU ini merupakan pintu masuk untuk melakukan pendampingan hukum terhadap pemerintah kabupaten Maros.

“Kita sebagai pelaksana negara yang mewakili pemerintah daerah dan badan usaha milik negara,ketika ada permasalahan hukum, kami inilah perwakilannya,” ujar Suroto, Kamis (2/9).

Hanya saja, menurut Suroto, kerjasama itu kalau tidak ditindaklanjuti dalam bentuk surat kuasa percuma juga.

“MoU itu harus ditindaklanjuti dengan surat kuasa kalau ada masalah hukum, tentu ini juga menjadi bagian dari sinergitas kita, selain itu kita juga akan membantu pemerintah daerah dalam menertibkan aset,” singkatnya.

Terpisah, Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan MoU ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Maros untuk pendampingan penanganan masalah hukum di lingkup daerah.

“Tentu dalam banyak hal pemerintah bisa saja akan berhadapan dengan masalah hukum, terutama perdata dan tata usaha negara, olehnya itu kami membuat MoU dengan pihak kejari,” kata Chaidir.

Sambung Chaidir, pihak Kejari nantinya selain melakukan pendampingan masalah hukum juga memberikan pendapat hukum dan tindakan hukum.

“Pada MoU ini, selain bantuan hukum, juga ada pendampingan hukum atau legal assistance, pendapat hukum atau legal oponion, dan tindakan hukum lainnya,” tegasnya. (*)