oleh

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri berkunjung ke Takalar, Bahas Soal Pilkades

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Kabupaten Takalar menerima kunjungan Direktur jendral Bina pemerintahan Desa Kemendagri RI Yusharto Huntoyungo, Minggu (29/8).

Kunjungan tersebut di terima oleh Bupati Takalar Syamsari Kitta bersama unsur Forkopimda.

Kata Yusharto, agendanya ke Takalar terkait beberapa hal yakni, penarapan PPKM, Pilkades dan penataan Desa yang menjadi program pemerintah kabupaten Takalar.

Setelah di terima di rumah jabatan secara resmi, Dirjen Bina Pemedes kemudian berkunjung ke tiga desa yakni Desa Galesong Kota sebagai Desa yang telah di tetapkan sebagai Desa Pancasila dan konstitusi dan pak Dirjen diterima secara adat oleh pemangku adat karaeng Galesong dan menyampaikan satu Galesong memang tepat di tetapkan sebagai Desa konstitusi.

Sebab, masyarakatnya masih menjalankan ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai nilai pancasila, indikatormya karena galesong masih mempertahankan nilai nilai budaya yang dipelopori oleh lembaga adat karaeng galesong.

“Semoga di Provinsi lain juga memiliki Galesong yang lain yang memiliki nilai sama,” ujar Yusharto.

Kemudian setelah dari Galesong baru, Dirjen Bina Pemdes mengunjungi salah satu posko PPKM mikro yang berlokasi di desa Galesong Baru sambil menyerahkan bantuan peralatan posko.

Setelah itu, Yusharto lanjut meninjau Desa Pemekaran yakni di Desa Galesong Timur yang merupakan hasil penataan 2 desa Induk Galesong kota dan Galesong baru.

Pada peninjauan tersebut, Yusharto menyampaikan hak untuk melakukan pemekaran dengan harapan perbaikan pelayanan telah di berikan ruang besar oleh regulasi.

Olehnya itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi untuk menjalankan hak tersebut dalam hal mengambil kebijakan tentang desa yang bisa diberikan rekomendasi untuk mekar.

Sementara, Bupati Takalar Syamsari Kitta menyampaikan terima kasih atas kunjungan Dirjen ke Kabupaten Takalar. Kata dia, kondisi Takalar sekaitan dengan penanganan kondisi masyarakat yang telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri.

“Jadi, kita sampaikan ke pak Dirjen bagaimana kondisi di Takalar. Alhamdulillah semua kebijakan pak Menteri kita laksanakan,” ungkap Syamsari.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar, Baso menyampaikan kehadiran Dirjen memberikan beberapa petunjuk ke Pemkab Takalar terkait pemerintahan desa. Termasuk soal pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 2021.

“Menurut beliau kajian hukum pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kemendagri sambil menunggu kondisi perkembangan pandemi,” ungkapnya. (*)