oleh

Jika Tak Ada Diskresi, RMB Pimpin Golkar Palopo

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Sulsel telah menjadwalkan Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Palopo pada Kamis (26/8/2021) besok.

“Jadi kita sudah dapat perintah dari DPD I untuk menggelar Musda pada Kamis, 26 Agustus 2021 ini,” kata Organizing Committee (OC), Muh Irwan Annas saat dikonfirmasi, Selasa (24/8).

Ia menjelaskan, pada saat mendaftar hingga pelaksanaan uji kelayakan yang dilakukan oleh DPD I ada tiga kandidat yakni Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso (RMB), Ketua DPRD Palopo Nurhaenih dan Baharman Supri selaku anggota DPRD Palopo.

Dari tiga kandidat Irwan Annas membeberkan, jika hanya RMB yang memenuhi syarat menjadi ketua DPD II Golkar Palopo karena sudah mencukupi lima tahun sebagai kader partai berlambang pohon beringin.

Sementara, Nurhaenih dan Baharman Supri harus mendapatkan restu dari DPP. Jika DPP Partai Golkar tak mengeluarkan surat sakit tersebut maka peluang besar RMB pimpin Golkar Palopo lima tahun kedepan.

“Ada dua kandidat membutuhkan diskresi yaitu Ibu Nuraenaih dan Baharman,” jelasnya.

Sementara itu, RMB membenarkan jika Musda Golkar Palopo akan berlangsung pada Kamis besok. Bahkan sebelum ada jadwal tersebut dirinya bersama Nuhaenih melakukan pertemuan dengan ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe. “Hanya silaturahmi bisa saja, demi kepentingan partai,” katanya.

Disinggung dari dua rivalitasnya hanya dirinya yang memenuhi syarat. Sementara dirinya sudah lebih dari lima tahun menjadi kader Golkar.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada DPD I Golkar Sulsel siapa saja yang memimpin partai berlambang pohon beringin ini. Pastinya dia siap jika pundak amanah tersebut diberikan kepada dirinya. “Nanti kita lihat setelah Musda, yang pastinya sebagai kader harus siap,” tegas RMB.

Sedangkan, Nurhaenih menyebutkan, jika pertemuan dengan ketua DPD I beberapa hari lalu hanya membicarakan bagaimana Golkar Palopo bisa lebih rindang pada Pemilu 2024 mendatang. “Hanya arahan saja untuk membesarkan partai,” ucapnya.

Disinggung dirinya butuh diskresi karena belum cukup lima tahun. Ketua DPRD Palopo ini menyebutkan itu urusan DPD I. “Saya tidak tahu itu (Diskresi) karena itu urusan DPD I dan saya tidak pernah urus,” tutup Nurhaeni. (**)