oleh

Tak Bayar Kompensasi Caleg Gagal, Legislator PAN Terancam PAW

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Legislator Partai Amanat Nasional (PAN), baik di DPRD Sulsel maupun kabupaten/kota terancam PAW jika pembayaran kompensasi terhadap calon legislatif PAN yang gagal pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang lalu tak kunjung dituntaskan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Selatan, Ashabul Kahfi memberikan deadline kepada kader PAN untuk menyelesaikan kompensasi antara caleg terpilih dan tidak.

“Saya tegaskan, untuk anggota DPRD dari fraksi PAN yang terpilih di daerah masing-masing, paling lambat 31 Agustus nanti pembayaran kompensasi harus tuntas,” tegas Kahfi, Minggu (22/8/2021).

Anggota DPR RI itu, menegaskan pembayaran kompensasi terhadap calon legislatif PAN yang gagal pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang lalu oleh Anggota DPRD terpilih harus segera terselesaikan.

Dengan begitu, dia mengatakan akan ada sanksi tegas bagi kader yang tidak menjalankan perintah partai kaitan dengan iuran atau pembayaran kompensasi. “Kalau tidak, maka jangan salahkan saya kalau memberi sanksi PAW, ingat itu,” tegas mantan wakil ketua DPRD Sulsel itu.

Ia juga menjelaskan bahwa biaya kompensasi tersebut merupakan penghargaan dari individu Anggota DPR terpilih kepada kader yang ikut menghantarkan mereka menjadi anggota DPR di daerah masing-masing.

Kompensasi itu merupakan penghargaan dari yang sudah duduk di parlemen, dan itu aturan partai. “Oleh karena itu saya minta agar anggota DPR membuat laporan dan menuntaskannya,” terang Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Untuk diketahui, perihal kompensasi yang dimaksud sudah tertuang dalam surat nomor PAN/A/KU-SJ/037/VIII/2020 yang ditandatangani Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno pada Agustus 2020.

Namun dalam surat tersebut tidak semua caleg menerima kompensasi, namun kompensasi itu hanya diperuntukkan kepada caleg yang memperoleh suara minimal 10 persen dari total keseluruhan perolehan suara di Dapil tersebut.

Seluruh caleg terpilih, baik dari DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, diminta untuk segera membayar kompensasi tersebut.
Besarannya, yakni Rp 15 ribu per suara untuk caleg provinsi dan Rp20 ribu per suara untuk caleg kabupaten atau kota.

Ketua DPD PAN Kota Makassar, Hamzah Hamid mengatakan bahwa apa menjadi instruksi partai harus diikuti. “Ini perintah partai. Kita sebagai kader ikut dan laksanakan,” katanya.

Anggota DPRD Kota Makassar itu mengatakan, terkait deadline waktu sampai tanggal 31 Agustus membayar konpensasi. Pihaknya akan melunasi.

Lanjut dia, diakuai bahwa sebagaian anggota DPRD fraksi PAN di DPRD Makassar belum melunasi konpensasi sehingga akan diselesaikan sebelum tiba waktu deadline. “Kita akui bahwa di DPRD Makassar memang sebagian belum bayar. Tapi saya sudah sampaikan untuk diselesaikan sebelum tanggal 31,” tuturnya.

Menurutnya, konpensasi antara caleg tujuannya untuk menjalin hubungan yang baik antara sesama kader. Selain itu PAN ingin tetap saling peduli antara sesama kader saat berjuang bersama pada pileg. “Ini bukti bahwa PAN menjaga kekompakan. Jadi, saya pribadi sangat mendukung,” jelasnya.

Sementara Ketua DPD PAN Bulukumba, Andi Edy Manaf mengatakan, konpensasi kepada caleg gagal adalah perintah langsung dari ketua umum (ketum). “Saya kira seluruh anggota dewan yang terpilih pasti menjalankan perintah partai itu,” singkatnya. (*)