oleh

BPK Sulsel tunjuk Soppeng Jadi Daerah Sampel Pemberian BLT-DD

SOPPENG, RAKYATSULSEL.CO – Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide mengikuti Entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel secara virtual zoom, di ruang Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, Senin (23/8).

Agenda pertemuan yaitu dalam rangka Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Soppeng. Di mana, Soppeng sebagai daerah kabupaten yang dijadikan sample di Sulsel terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 2020-2021 (semester 1).

Kata Lutfi pihaknya secara resmi menerima tim BPK yang akan melakukan pemeriksaan di Kabupaten Soppeng terkait Program Perlindungan Sosial Kabupaten Soppeng yaitu BLT Dana Desa.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Soppeng menyampaikan penghargaan kepada BPK Sulsel sehubungan ditetapkannya Soppeng yang akan diaudit kegiatannya terkait BLT-DD,” jelas Lutfi Halide

Ia berharap kegiatan audit ini dapat terlaksana dengan lancar walaupun dalam kondisi pandemi covid-19. Termasuk, peran aktif dari SKPD agar merespon dan memberikan pelayanan secara maksimal.

Misalnya, dengan menyiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, dan diusahakan untuk dipenuhi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Terpisah, Kepala Sub Auditor Sulawesi Selatan III, Ahmad Fauzi Amin menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati atas penerimaannya.

Selain itu, ia menyampaikan lingkup pemeriksaan PDTT ini akan dilakukan pada desa-desa di wilayah Kabupaten Soppeng. Termasuk pada SKPD terkait lainnya untuk kegiatan selama tahun anggaran 2020 sampai semester I tahun 2021.

“Tujuan pemeriksaan ini yaitu melakukan identifikasi kriteria pemeriksaan, pemahaman entitas, pemahaman sistem pengendalian internal (SPI), penentuan materialitas, penilaian resiko, penentuan uji petik, serta pengelolaan penentuan strategi dan rencana pemeriksaan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT -DD) dan menyusun program pemeriksaan terinci,” jelasnya.

Sasaran pemeriksaan sendiri meliputi Desain SPI dan Implementasinya, perencanaan dan penganggaran, penyaluran, pelaporan dan pertanggung jawaban, monitoring dan evaluasi.

Tahap pemeriksaan meliputi pengumpulan data dan informasi, yang akan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2021, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci.

Organisasi yang terlibat dalam pemeriksaan diantaranya, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas PMPTS, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Inspektorat, Kecamatan, Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (*)