oleh

DPRD Bersama Pemkot Parepare Sosialisasikan Hak Warga Melalui Perda Pelayanan Publik

PAREPARE, RAKSUL Komisi I DPRD Kota Parepare bersama Pemerintah Kota melakukan sosialiasi Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, di Hotel Delima Sari, Minggu (22/08/2021).

Dalam kesempatan tersebut hadir sebagai pemateri Asisten III Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Parepare, Suryani.

Suriani mengatakan, masyarakat membutuhkan pelayanan untuk memenuhi sejumlah kebutuhannya, salah satunya di kelurahan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah di bawah yang mengetahui kondosi sebenarnya.

“Kemudahan pelayanan telah dihadirkan oleh pemerintah, khususnya yang berbasis digital. Apalagi di tengah pandemi tentu sangat memudahkan masyarakat. Kita sudah memegang android dan bisa memeroleh pelayanan dalam genggaman,” katanya.

Suryani menjelaskan, pelayanan publik adalah kegiatan dalam pemenuhan pelayanan sesuai undang-undang, ada mekanisme, ada SOP yang harus dilalui untuk melaksanakan dan menerima pelayanan.

“Pemerintah senantiasa berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan, karena semua warga pasti pernah menerima pelayanan di kelurahan sebagai garda terdepan. Kami menerima masukan, kritikan terkait peningkatan pelayanan publik ke depannya. Sehinngga, jika ada pelayanan yang tidak sesuai aturan maka silakan dilaporkan, karena itu juga merupakan hak masyarakat,” jelasnya.

Sementara, Yangsmid mengungkapkan, pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan masyarakat maupun organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

“Tujuan perda ini hadir untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, karena hal itu merupakan hak-hak masyarakat,” tandasnya. (*)