oleh

Pelantikan Pengurus Golkar Tak “Diwajibkan”

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Golkar saat ini telah menyelesaikan Musyawarah Daerah (Musda) di 16 dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulsel. Sebagian besar pengurus partai berlambang pohon beringin ini mendapatkan Surat Putusan (SK) pengurus dari DPP. Namun, belum ada kepastian kapan mereka dilantik, termasuk Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe.

Wakil Sekretaris Bidang Publik Golkar Sulsel, Zulham Arief menyebutkan, beberapa waktu lalu ada rapat koordinasi antara DPD I seluruh provinsi bersama Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.Dimana, salah satu ketua DPD I yakni, Ketua Golkar Gorontalo, Rusli Habibie mempertanyakan soal pelantikan.

“Pak Rusli Habibie mempertanyakan mau melantik pengurus DPD II, sementara terkendala dia juga belum dilantik,” kata Zulham saat dikonfirmasi, Jumat (20/8).
Airlangga Hartarto menjawab, kata Zulham, tidak ada dalam aturan Organisasi atau PO, jika kader baru bisa bekerja setelah dilantik.

“Jadi sah atau tidak sahnya pengurus itu bukan pelantikan tapi harus ada SK. Jadi kalau sudah ada SK langsung gas kerja dan ini dikerjakan oleh pak Taufan Pawe,” ujarnya.

Dirinya pun menyebutkan, jika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia ini tidak bisa memprediksi kapan pandemi itu selesai. Apalagi, pelantikan itu hanya seremonial saja. “SK kunci untuk kita bekerja dan pelantikan hanya seremonial saja,” ucapnya.

Disinggung apakah Taufan Pawe akan melantik 16 DPD I yang telah memiliki pengurus dan SK. Zulham mengemukakan, pihaknya ingin melakukan pelantikan bahkan Taufan Pawe pun menyinggung pada saat rapat internal dengan seluruh pengurus DPD I se-Indonesia. Jika Pelantikan tersebut benar-benar ingin dilaksanakan.

“Jadi memang diminta kepada wakil ketua umum untuk merumuskan beberapa mekanisme pelantikan DPD II agar tidak terjadi kerumunan. Misalnya online atau sebagian offline. Atau dipanggil ketua dan sekretarisnya (DPD II) lalu kita lantik serentak,” jelasnya.

Bahkan, pelantikan tak ingin menjadi beban bagi kader. Karena SK tersebut kunci beberja. “Yang bermasalah itu kalau belum ada SK,” tutupnya. (**)