oleh

Perlunya Pembatasan Mobilitas Warga

Meningkatnya angka transmisi penularan kasus pandemi Covid-19 salah satu sebabnya adalah longgarnya pembatasan mobilitas warga sehingga kerumunan warga sangat sulit untuk terhindarkan.

Beberapa negara yang terkena pandemi telah memberlakukan “green pass” untuk membatasi mobilitas warga. Bahkan, pembatasan itu dilakukan secara ketat dengan mempersyaratkan bahwa warga bisa saja menghadiri suatu kegiatan dengan menunjukkan apakah sudah melakukan vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah. Kepentingan untuk melakukan pembatasan mobilitas warga dalam berkegiatan tidak lain dimaksudkan untuk mengendalikan sekaligus menjadi bagian dari penegakan protokol kesehatan dengan menghindari untuk terjadinya kerumunan dan menjaga jarak aman.

Menerapkan pembatasan mobilitas warga tentu tidaklah mudah, apalagi kalau sedari awal pemerintah tidak begitu tegas dalam menerapkan kebijakan pembatasan tersebut. Apalagi dengan mencoba berbagai macam cara untuk menghindari yang namanya “lockdown” dengan memberi istilah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, lalu kemudian diganti dengan istilah pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan menggunakan kualifikasi mulai dari PPKM level 1 sampai dengan PPKM level 4.

Penerapan PPKM tentu saja bertujuan untuk melakukan pembatasan mobilitas warga dalam berbagai kegiatan, namun dalam praktik penerapannya seringkali sangatlah longgar.

Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tentu tidak hanya membutuhkan adanya kesadaran dan ketaatan warga saja, namun pemerintah juga harus secara tegas menerapkan aturan tersebut sebab kalau tidak maka tentu saja upaya tersebut tidak akan efektif adanya. Pembatasan kegiatan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menekan angka laju penularan pandemi Covid-19.

Bagi pemerintah dan para donatur tentu saja perlu menyiapkan logistik bagi warga yang tidak mampu agar keberlangsungan kehidupan warga bisa terjaga dengan baik. Penerapan “green pass” bisa menjadi salah satu upaya untuk membatasi mobilitas warga. Tentu yang sudah memiliki kartu “green pass” sudah bisa melakukan kegiatan atau aktivitas secara terbatas dengan tetap menaati protokol kesehatan.

Gagasan yang dibangun oleh walikota Makassar dengan Kebijakan Makassar Recover melalui Tim Detektor yang akan mengambil data kesehatan warga sebagai upaya preventip sekaligus untuk membangun big data kesehatan yang valid bagi warga kota patut diakui sebagai sebuah langkah cerdas dengan pendekatan terintegrasi, sehingga nantinya dari data kesehatan warga tersebut sudah bisa diterbitkan “green pass” dalam bentuk Qcode bagi setiap warga.

Adanya Qcode tersebut tentu akan memudahkan bagi pemerintah Kota untuk melakukan pembatasan mobilitas warga kota dalam setiap bentuk kegiatan, apakah itu pertemuan/rapat, perjamuan atau perkawinan, pusat perbelanjaan maupun toko, kegiatan di pasar tradisional maupun pasar moderen. Sebab, hanya warga yang telah memiliki Qcode yang boleh memasuki area atau wilayah kegiatan yang dimaksud.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai upaya dan responsivitas pemerintah Kota dalam melakukan penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Tentu saja upaya tersebut harus diterima dengan baik dan kalaupun ada kekeliruan dan apalagi kesalahan dalam praktik pelaksanaannya maka harus dapat dipahami sehingga memerlukan evaluasi perbaikan.

Tidak mudah untuk bisa secara cepat melihat hasil yang dilakukan, namun harus diletakkan dalam sebuah kerangka pendekatan dalam pemecahan masalah sehingga penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 bisa ditangani secara sistematis, terintegrasi dan efisien serta efektif. Persoalan besar yang dihadapi oleh pemerintah Kota dalam melakukan tracing, tracking dan treatment atau 3T, adalah belum tersedianya data yang akurat warga kota sehingga akan sangat kesulitan bilamana akan dilakukan tracing dan tracking bagi warga kota yang terpapar Covid-19.

Sudah saatnya menurut saya kita meninggalkan upaya parsial atau tambal sulam dalam melakukan penanganan dan penanggulan pandemi covid-19. Penanganan harus dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan yang sistematis melalui kerangka kerja yang jelas siapa mengerjakan apa, sehingga dari situ bisa diperoleh informasi yang cukup untuk bahan pengambilan keputusan selanjutnya. Tanpa pendekatan yang terintegrasi dalam upaya melakukan penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 sama halnya kita membuang garam di laut tanpa hasil yang memuaskan alias efektip dan efisien.

Dengan kata lain, bagi pemimpin daerah apakah itu gubernur, bupati atau walikota memang harus duduk bersama untuk melihat dan memahami seperti apa upaya yang akan dilakukan di daerah masing-masing tentu dengan koordinasi yang efektipf sehingga penanganan yang dilakukan betul-betul bisa dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Tidak lagi bekerja sendiri-sendiri hanya satu atau dua daerah saja namun harus terpadu dalam suatu wilayah provinsi dan itu menjadi tanggungjawab utama bagi seorang pemangku jabatan atau pejabat gubernur. (*)

OLEH: Aminuddin Ilmar
Pakar Hukum Unhas