oleh

ASS Geser Duo Profesor

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Prof Rudy Djamaluddin dan Prof Muhammad Jufri terseret gerbong mutasi Pemprov Sulsel. Hal tersebut berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas hasil uji kompetensi atau job fit yang telah digelar beberapa waktu lalu.

Prof Rudi Djamaluddin yang menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) PUTR Sulsel serta mantan Pj Wali Kota Makassar itu digeser menjadi Staf Ahli Gubernur. Adapun Prof Jufri akan bergeser dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel.

Surat rekomendasi dengan nomor B- 2732 /KASN/08/2021 yang diteken 12 Agustus lalu itu berisikan 33 nama pejabat pemprov yang telah mengikuti job fit. Dari jumlah tersebut ada 12 pejabat yang dirotasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi mengaku belum bisa mengomentari hal tersebut karena dirinya belum mendapat dokumen resmi dari KASN. “Saya belum bisa komentari itu karena kami belum dapat dokumen resminya,” ungkapnya, Kamis (19/8/21).

Hanya saja kata dia, jika sudah ada dokumen resmi dari KASN pihaknya akan segera menindaklanjutinya. “Kalau kita sudah dapat dokumen resminya, baru kita tindaklanjuti. Kalau yang beredar baru bocoran, jadi kita tunggu resminya dari pemerintah,” terangnya.

Ia juga menyayangkan rekomendasi KASN bocor ke publik. Hal itu kata dia dapat menganggu kinerja bagi mereka peserta job fit. “Kami juga termasuk menyesalkan kenapa ada informasi seperti itu (rekomendasi KASN) muncul diawal. Disatu sisi sudah mengganggu kinerja,” bebernya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Prof Muhammad Jufri enggan berkomentar terkait dirinya yang akan dimutasi. “Kalau itu jangan tanyakan kepada saya, sayakan peserta. Saya juga kaget baca berita. Bukan ranah saya berbicara, nanti saya dibilang gegabah,” pungkasnya.

Selain Prof Rudy dan Prof Jufri masih ada 10 Kepala OPD yang akan dimutasi. Mereka yakni Andi Hasbih saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jayadi Nas, sebelumnya Kepala Dinas PTSP digeser ke Dinas Perpustakaan dan Arsip menggantikan Moh Hasan.

Moh Hasan didapuk menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menggantikan Darmawan Bintang. Darmawan diberi amanah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Selain itu, ada Muh Firda yang dipercayakan menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggantikan Ni’mal Lahamang. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Sementara, Ni’mal Lahamang dimutasi menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Andi Irawan Bintang. Irawan digeser menjadi Kepala Dinas Sosial yang saat ini lowong.

Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel Ichsan Mustari juga digeser menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Menggantikan Muh Firda yang dimutasi ke BPBD.

Pejabat lain ada Kepala Biro Umum, Idham Kadir yang turut dimutasi. Ia dipercaya menjadi Kepala Biro Pemerintahan yang juga sedang lowong. Sementara, Kepala Dinas Pariwisata yang dijabat oleh Denny Irawan, dimutasi ke Dinas PTSP.

Dari mutasi jabatan ini, ada beberapa posisi yang juga nantinya akan lowong. Di antaranya posisi Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, dan Biro Umum. Posisi ini akan diisi dengan skema lelang jabatan bersamaan dengan beberapa jabatan lain yang juga kosong.

Dalam surat rekomendasi itu disebutkan KASN telah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Pemprov Sulsel dan disetujui. Namun, KASN memberi dua catatan penting.

Pertama, pelantikan dilakukan setelah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (kemendagri). Kedua, pejabat atas nama Prof Muhammad Jufri, penetapan atau pelantikannya baru dapat dilakukan setelah menduduki jabatan kepala dinas selama satu tahun pada 18 Agustus 2021.

KASN juga menegaskan bahwa uji kompetensi dalam rangka mutasi tidak dapat dijadikan acuan untuk melakukan pemberhentian pejabat dari jabatannya. Pemberhentian atau demosi pejabat dari jabatannya hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS dan memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 2, pasal 117 dan pasal 118 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. (*)