oleh

Kepala Sekretariat Bawaslu Maros Tak Terbukti Melanggar Kode Etik

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan merehabilitasi atau pemulihan nama baik bagi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, Hertaslin yang menjadi teradu dalam perkara nomor 151-PKE-DKPP/VI/2021 terkait Evaluasi Pegawai Non PNS pada sidang yang digelar, Rabu (18/8).

Ketua majelis sidang DKPP, Didik Supriyanto saat membaca amar putusan perkara, mengatakan, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana yang didalilkan pengadu yakni Jumaidil mantan pegawai Bawaslu Kabupaten Maros.

“Memutuskan, menolak pengaduan dari pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik teradu Hertaslin selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros,” kata Didik.

Sebelumnya, Hertaslin diadukan ke DKPP dengan pokok perkara terkait dugaan bahwa Teradu telah memberikan Penilaian Atasan Langsung sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Maros secara subyektif atau berdasar suka/tidak suka, serta tidak jelas menggunakan indikator penilaian dalam Evaluasi Pegawai Non PNS.
DKPP kemudian menggelar sidang pemeriksaan pada Kamis (29/7/2021) lalu .Sidang ini diadakan secara virtual dengan Ketua Majelis adalah Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo, didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Selatan, Misna M. Attas (unsur KPU), Asradi (unsur Bawaslu), dan Rahmiwati Agustini (unsur Masyarakat).

Saat memberi keterangan, Hertaslin selaku Teradu membantah dalil yang disebutkan oleh pengadu. Menurutnya, penilaian dari atasan telah dilakukan sesuai petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi di lingkungan Bawaslu, dengan tiga indikator penilaian kepada seluruh Pegawai yaitu kehadiran, kinerja, dan sikap.

DKPP menyatakan, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan telah menunjukkan bahwa, Evaluasi Pegawai Non PNS telah dilaksanakan teradu sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan dan telah memeriksa keterangan pengadu serta jawaban dan keterangan teradu. Dengan demikian dalil aduan pengadu tdak terbukti dan jawaban serta keterangan teradu menyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,” terang Anggota Majelis Sidang, Ida Budhiati. (*)