oleh

Taufan Pawe Garansi Tak Rombak AKD

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) biasa dilakukan dalam masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yakni jika sudah beranjak 2,5 tahun.

Partai Golkar yang memiliki 11 Ketua DPRD di 24 kabupaten/kota se-Sulsel mulai dari DPRD di Maros, Parepare, Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Soppeng, Bone, Selayar dan Provinsi Sulsel

Untuk wakil ketua DPRD partai berlambang pohon beringin ini berada di Toraja Utara, Sidrap, Luwu, Barru, Sinjai, Jeneponto, Takalar, Pangkep, Makassar, dan Pinrang.

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe menyebutkan, saat ini pihaknya sering melakukan evaluasi kinerja. “Saya kira sudah berjalan baik. Fraksi Golkar tidak pernah melihat pemerintah itu sebagai musuh,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, wakil-wakil rakyat tersebut harus menjadi mitra yang baik untuk pemerintah.

“Dia (anggota DPRD) harus jadi mitra yang baik. Tapi kami sebagai pimpinan partai tingkat 1 dan tingkat 2, mengevaluasi kinerjanya secara berkala,” ujarnya.

“Kalau tidak bersesuaian kerja fraksi itu dalam mensejahterakan masyarakat, tentu ada penilaian-penilaian tersendirilah,” lanjut Taufan Pawe.

Disinggung jika tidak sesuai dengan keinginan partai, apakah mereka akan diganti khususnya ketua DPRD pada saat perombakan AKD.

Wali Kota Parepare ini hanya menyebutkan partai Golkar mengedepankan fungsi pembinaan. “Sangat disayangkan kalau kader sendiri kita ekstrem karena ada kesalahan atau kekeliruan. Fungsi pembinaan harus dikedepankan. itulah model Partai Golkar,” tuturnya.

Jika pembinaan yang dilakukan secara berkala dan tidak ada perubahan, maka itu tentu kewenangan pimpinan DPD Golkar yang ada. “Ada namanya SP1, SP2, kalau tetap tidak diindahkan ya bisa saja ada tindakan,” tutupnya. (**)