oleh

Bawaslu Sulsel Usulkan Pembenahan Regulasi Pilkades

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulsel, Laode Arumahi mengungkapkan, segala ruang yang berpotensi memunculkan praktek politik uang harus menjadi perhatian bersama jajaran Bawaslu, tak terkecuali proses pemilihan kepala desa (pilkades).

Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah mengawal pembenahan regulasi tersebut. Salah satu isu yang krusial adalah tidak adanya norma yang mengatur praktik politik uang.

“Dialog kami dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sedang berjalan. Bahwa ada benang merah yang harus kita kerjasamakan dalam membangun proses-proses demokrasi di tingkat desa. Salah satunya adalah pembenahan regulasi pemilihan kepala desa,” ungkap Laode Arumahi.

Selain itu, lanjutnya, Bawaslu telah melakukan kampanye anti politik uang pada saat pemilu dan pilkada, namun begitu masuk ke level desa, kesadaran yang sudah dibangun dengan baik di masyarakat buyar kembali.

“Oleh karena itu, Bawaslu Sulsel berpandangan bahwa salah satu cara untuk meminimalisir praktek politik uang, adalah dengan pembuatan regulasi pilkades yang baik,” jelas Laode.

Terpisah, Ketua Bawaslu RI, Abhan menyatakan, akan menyampaikan masukan usulan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya kira ini akan jadi catatan kami. Bagaimanapun jajaran kami, panwaslu itukan sampai di tingkat desa bahkan TPS. Teknis regulasinya memang tidak seragam sebab aturannya dibuat oleh peraturan Bupati,” jelasnya saat dialog dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi yang ada di kabupaten Wajo di sekretariat Bawaslu Wajo,belum lama ini.

Dirinya menyatakan, saat ini terkait regulasi pilkades memang sangat bergantung pada political will dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Tapi saya kira, misalnya di aturan bupati menyebut ada semacam pemantau atau pengawas terkait aturan-aturan tertentu soal politik uang. Meski memang akan lebih kuat jika ada UU yang mengatur spesifik,” tutup Abhan. (*)