oleh

Anggota Fraksi Golkar “Terancam” Tak Masuk Caleg 2024

– Jika Tak Mampu Kerja Eloktoral

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel saat ini telah memiliki 157 kader yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota maupun di Provinsi. Dimana, partai berlambang pohon beringin ini telah mempersiapkan Peraturan Organisasi (PO) terkait kerja-kerja fungsional.

Dengan demikian, seluruh legislator dituntut untuk merekrut bakal calon legislatig (bacaleg) dan meningkatkan suara dua kali lipat dari perolehan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

“Jadi 157 anggota fraksi kita itu akan dievaluasi secara berkala setelah para DPD II merekrut 200 persen bakal caleg. Contohnya, kalau DPD II Golkar Makassar dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) ada 10 caleg disitu maka harus mendapatkan atau meraih suara dua kali lipat dari sebelumnya,” ungkap Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe.

Ia mengungkapkan, kebiijakan ini akan diserahkan tugas-tugas fungsional, kerja elektoral untuk partai dan dirinya, secara khusus untuk Pak Airlangga Hartarto.
Untuk yang tidak kerja maksimal, lanjut Taufan, maka diringankan kerja mereka dengan mengurangi 50 persen.

“Mungkin tinggal 150. Jadi kerja-kerjanya begitu,dia untuk bekerja elektoral untuk membesarkan Partai Golkar,” ujarnya.

Walikota Parepare dua periode ini melanjutkan, jika Pemilu 2024 mendatang kader yang duduk di DPRD saat ini tidak mampu meningkatkan elekoranya sampai 200 persen atau maksimal 150 persen maka dia terancam tak akan dimasukan sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).

“Kalau dia hanya masuk bakal Caleg tetapi tidak kerja dengan baik. Jadi, di sini tantangan bagi anggota fraksi untuk menjaga konstituennya dan suaranya, dan memperlihatkan trend dan progres yang lebih baik. Itulah yang menentukan, kalau kerja elektoralnya baik maka akan dipertahankan sampai menjadi caleg, setelah diseleksi 100 persen kursi,” tuturnya.

Taufan Pawe juga memberikan contoh anggota Fraksi Golkar di 24 kabupaten/kota plus provinsi, itu akan dirvaluasi terkiat kerja elektoralnya. Karena tidak menutup kemungkinan, angka provinsi 13 kursi, apakah bisa 13 orang menjaga elektoralnya ia atau tidak?. Digabungkan dengan Masyarakat umum bukan hanya kader, tetapi gabung.

“Seperti contoh, provinsi, 85 kali dua, berarti 170. Nah ada di situ bisa saja kalangan milenial yang berminat masuk di Golkar. Secara waktu setelah dievaluasi, mungkin pada tahun 2022 sudah jelas siapa yang menjadi caleg dari Golkar nanti. Jadi anggota fraksi plus dari masyarakat umum. Kecuali Caleg itu mau naik kelas, misalnya caleg daerah mau ke provinsi, tentu dia ikuti prosedur secara berjenjang,” tutupnya. (*)