oleh

DPRD Sulsel Perbaharui Kode Etik Dewan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel saat ini mulai membahas rancangan peraturan tentang kode etik DPRD dan peraturan tata beracara DPRD Sulsel, Senin (2/8).

Ketua Panitia Khusus (Pansus), Andi Muhammad Irfan AB menyatakan, peraturan kode etik dan peraturan tata beracara DPRD sebenarnya sudah dibuat beberapa tahun lalu. Tapi berkembanganya zaman dan perubahan undang-undang maka pertarun wakil rakyat pun harus diperbaharui.

“Kode etik dan tata beracara kita sudah ada tapi harus diperbaharui karena sudah banyak peraturan perundang-undangan yang baru lahir dan ada korelasi yang mengatur bagaimana seorang anggota DPRD mematuhi norma yang berlalu,” tutur Irfan AB

Politisi PAN ini mencontohkan, salah satu kode etik yang akan dia masukkan, yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Karena anggota DPRD juga salah satu penyelenggara negara.

“Katakan lah pada tahun 2011-2012 waktu itu anggota DPRD belum ada LHKPN dan sekarang sudah ada. Jadi anggota DPRD diwajibkan melaporkan LHKPN-nya menurut peraturan yang dibuat KPK,” ujarnya.

Sehingga disini, kata dia, disini anggota DPRD diwajibkan patuh dalam melaporkan LHKPN. Dimana beberapa waktu lalu Koordinator Tim monitoring dan evaluasi (Monev) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dan
Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tri Budi Rochmanto,

Ia menyebutkan, jika dari 85 anggota DPRD Sulsel saat ini masih ada sekitar 19 orang yang belum melaporkan LHKPN pada April 2021

“Anggota DPRD ada yang patuh dan ada yang tidak. jadwal untuk melaporkan tanggal 31 Maret kadang-kadang tepat waktu, ada yang lambat bahkan ada sama sekali yang tidak melaporkan olehnya itu kami mengatur kepatuhan itu. Itu dimasukan salah satunya ketaatan dalam melaporkan LHKP secara reguler,” papar
Irfan AB.

Ia berharap, pembahasan aturan ini bisa cepat selesai. “Satu dua bulan kedepan selesai dan kita berapa bisa diterapkan seterusnya,” jelasnya.

Sementara itu, Tenaga ahli DPRD Sulsel, Dr Hasrullah menyebutkan, ini bukan hanya persoalan pembaharuan tapi mengaktualkan sesuai dengan keadaan sekarang. “Jadi ini penyempurnaan dan optimalkan anggota dewan sekarang,” katanya.

Ia menambahkan, ini salah satu bentuk bagaimana kinerja para anggota DPRD harus diperbaiki atau ditingkatkan sebagai wakil rakyat. Yang harus ditingkatkan yakni menghidupkan kembali silaturahmi antara anggota.

“Jadi etik ini sebagai gaiden terutama menekan panggilan hati nurani. Jadi harus ada peran serta sebagai wakil rakyat,” tutupnya. (*)