oleh

Upa Labuhari Mangkir, Penyidik Polda Sulsel Menyurat ke Dewan Pers

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang di laporkan PWI Sulsel ke Polda mulai bergulir. Penyelidikan telah dilakukan oleh Polda Sulsel sejak 9 Juni 2021, dengan memeriksa 4 saksi dari PWI Sulsel, tampaknya akan semakin seru.

Penyidik Polda Sulsel, Kompol Salim Datang kemudian memeriksa Pemimpin Redaksi media online Ujaran.com, yang memuat naskah opini yang ditulis oleh Upa Labuhari. Sebelumnya, penyidik juga sudah meminta keterangan saksi ahli bahasa. Menurut Salim, saat dikonfirmasi media ini, Rabu, (14/7).

Keterangan ahli bahasa diperlukan dalam penyelidikan, untuk dapat memastikan, apakah tulisan opini tersebut memenuhi unsur fitnah dan pencemaran nama baik atau tidak.

Kompol Salim juga mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan ke Upa Labuhari, namun ternyata yang bersangkutan mangkir tidak memenuhi panggilan penyidik. Tentunya akan dijadwalkan kembali pemanggilan kepada yang bersangkutan.

Pihak penyidik juga telah melayangkan surat ke Dewan Pers tertanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani Direktur Baserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Komisaris Besar Widoni Fedri.

Surat ke Dewan Pers tersebut pada intinya meminta keterangan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap korban Pengurus PWI Sulsel, yang dilakukan oleh terlapor Upa Labuhari melalui tulisan artikelnya yang dipublikasikan oleh media online Ujaran.com Makassar pada tanggal 5 April 2021.

Di mana, judul naskah opini itu berjudul “Belum Dilantik Sebagai Pengurus PWI Sulsel Sudah Membuat Proposal Permintaan Bantuan Satu Milliar Rupiah ke Gubernur Sulsel”. Atas tulisan tersebut, PWI Sulsel merasa dicemarkan nama baiknya karena tidak pernah meminta sumbangan kepada Plt. Gubernur Sulsel terkait kegiatan uji kompetensi wartawan

Penyidik juga minta Dewan Pers memberikan informasi mengenai Media Online Ujaran.com yang berkantor di Jl. Boulevard Makassar tersebut. Dan apakah artikel tersebut merupakan produk Jurnalistik atau bukan.

Sekertaris PWI Sulsel, Faisal Palapa, mengatakan, dari tulisan itu, ada dua paragraf yang bermakna penuduhan dan cenderung mengarah pada pencemaran nama baik.

Paragraf Pertama, … sedih rasanya mendengar rumor bocoran proposal PWI Sulsel yang disebut-sebut telah meminta bantuan ke Plt Gubernur sulsel sebanyak Rp1 miliar untuk dipakai sebagai dana pembiayaan uji kompetensi wartawan se-Sulsel.

Faisal Palapa menjelaskan, kata rumor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki persamaan arti dengan kata gunjingan yang bermakna dapat berkembang dari mulut ke mulut. Lazimnya yang selalu dirumorkan adalah keterangan atau informasi yang belum jelas kebenarannya.

Selanjutnya, kata bocoran merupakan kata turunan dari kata dasar bocor. Kata bocoran sudah mengalami proses morfologis dari bentuk dasarnya. Arti kata bocor berbeda dengan bocoran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bocor berarti lubang yang menyebabkan air (udara) dapat keluar atau masuk atau air (udara) yang keluar atau masuk dari tempat yang bocor (berlubang). Sedangkan bocoran bermakna hasil dari proses keluar masuk dari tempat yang bocor itu.

Paragraf Kedua: Bagaimana kalau sudah dilantik? Mungkin lebih buas lagi permintaannya ke mana-mana dengan jumlah yang tak terhitung dan bisa jadi tidak dimasukkan oleh bendahara organisasi dalam daftar penerimaan sumbangan karena pada waktu memimpin PWI Sulsel pada periode pertama saja lima tahun lalu, ketuanya tidak membuat laporan pertanggungjawaban dalam konferensi cabang di Makassar, 29-31 Januari 2021.

Terhadap hal ini, Faisal menjelaskan ada tiga kalimat di paragraf ini yang berisi tuduhan dan cenderung merusak nama baik seseorang atau kelompok.

“Pertama, mungkin lebih buas lagi permintaannya ke mana-mana. Kata buas lebih cocok digunakan untuk menyebut sifat binatang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata buas berarti galak, liar, atau ganas. Jadi kalimat mungkin lebih buas,” ujarnya.

“Lagi permintaannya ke mana-mana itu bermakna perkiraan atau prediksi akan semakin ganas melakukan permintaan ke mana-mana,” tambahnya.

Lanjut Faisal, bisa jadi tidak dimasukkan oleh bendahara organisasi dalam daftar penerimaan sumbangan. Kata “bisa jad” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mungkin atau boleh jadi. Kategori kata ini merupakan kata yang bermakna tidak pasti atau belum jelas atau tidak bisa dipastikan.

“Jadi kalimat bisa jadi tidak dimasukkan oleh bendahara organisasi dalam daftar penerimaan sumbangan itu dapat dimaknai pernyataan tuduhan dan belum bisa memastikan tidak dimasukkan oleh bendahara organisasi dalam daftar penerimaan sumbangan,” paparnya.

Selanjutnya, Pada waktu memimpin PWI Sulsel pada periode pertama saja lima tahun lalu, ketuanya tidak membuat laporan pertanggungjawaban dalam konferensi cabang.

Klausa tidak membuat berarti tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks kalimat di atas maka maknanya adalah tidak melakukan perbuatan melaporkan pertanggungjawaban.

Berbeda dengan kalimat-kalimat sebelumnya, kalimat ini sudah tidak lagi menuduh tetapi sudah memastikan. Ini diperkuat dengan penggunaan klausa tidak membuat. Lain halnya jika klausa “tidak membuat” itu didahului dengan kata meragukan seperti diduga atau disinyalir, maka maknanya menjadi bukan memastikan.

“Penggunaan kata ketuanya dalam kalimat ini juga mengarah pada oknum atau seorang person yakni ketua. Dalam konteks kalimat ini, ketua yang dimaksud adalah Ketua PWI Sulsel periode pertama lima tahun lalu (2016-2021,red),” (*)