oleh

Penyuap NA Puas Divonis 2 Tahun

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Terdakwa kasus gratifikasi proyek infrastruktur Sulsel, Agung Sucipto alias Anggu dijatuhi hukuman pidana dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Makassar, Senin (26/7).

Vonis yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni dua tahun penjara. Hanya saja ada pengurangan denda. Jaksa penuntut memberikan denda sebesar Rp250 juta. Sedangkan oleh hakim dikurangi menjadi Rp150 juta.

Ketua Majelis Hakim, Ibrahim Palino menyatakan, pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi. Anggu diyakini telah menyetor 150 ribu dolar Singapura (SGD) serta Rp 2,5 miliar sebagai suap sejumlah pengerjaan proyek yang telah dikerjakan di Sulawesi Selatan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Agung Sucipto) oleh karena itu dengan pidana denda penjara selama dua tahun,” kata Ibrahim Palino.

Selain menjatuhkan vonis 2 tahun penjara, Agung Sucipto juga diminta untuk membayar denda sebanyak Rp150 juta. Apabila, Agung tidak membayar denda tersebut, maka dia akan menjalani penjara selama 4 empat bulan sebagai pengganti denda.

“Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan,” jelas Ibrahim Palino.

Penasehat Hukum Agung Sucipto, Afdalis merasa lega dengan vonis dari majelis hakim. “Sebagai kuasa hukum kami lega karena kasus ini telah dinyatakan selesai dan fakta fakta serta kebenaran dalam perkara ini telah terungkap,” ucapnya.

Ia pun menyebut kasus ini adalah pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. “Semoga perkara ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua,” lanjutnya.

Ia pun masih akan berdiskusi dengan kliennya Agung Sucipto untuk memutuskan apakah akan melakukan banding atau tidak. “Kami akan berdiskusi dengan Klien terlebih dahulu untuk memutuskan apakah menerima putusan atau mengajukan banding,” jelasnya.

Agung Sucipto diberikan tenggat waktu 7 hari untuk melakukan banding, jika dalam kurun waktu itu pihak Agung tidak melakukan banding maka dianggap telah menerima vonis tersebut.

Penasehat hukum lainnya, Bambang Hartono menilai putusan hakim tersebut sudah adil, mengingat sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga menuntut dua tahun penjara.

“Saya pribadi selaku kuasa Pak Agung, ini sudah terasa adillah. karena pak Agung usianya sudah 66 tahun, dia kepala rumah tangga, dan dia adalah bertanggung jawab terhadap 150 karyawan agar perusaan itu bisa hidup, jadi menurut saya adil,” tuturnya.

Apalagi, kata Bambang, Majelis Hakim telah mengurangi denda yang dituntutkan JPU, dari Rp 250 juta menjadi Rp 150 juta. Lebih lanjut, terkait pengajuan banding, Bambang belum bisa memastikan hal tersebut. Namun, secara pribadi ia menilai jika pihaknya tidak akan mengajukan banding.

“Saya belum ketemu klien, dalam kurun waktu satu minggu apa banding atau tidak, tapi menurut saya pribadi, mungkin tidak akan banding, itu sudah selesai,” tutupnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andry Rosmana mengaku masih belum memutuskan akan melakukan banding atau tidak pada vonis terdakwa kasus gratifikasi proyek infrastruktur Sulsel, Agung Sucipto.

Andry mengaku masih pikir-pikir untuk melakukan banding pada kasus tersebut. “Kami sebagai penuntut umum punya dan diberi hak untuk melakukan banding, karena memang ada perbedaan soal dendanya,” ujarnya.

Ia pun mengaku masih perlu berdiskusi dengan Pimpinan dan jaksa lain sebelum memutuskan apakah akan melakukan banding. “Tapi kami masih pikir-pikir dahulu, mau koordinasi dengan pimpinan dan jaksa yang lain,” lanjut Andry.

Diketahui, terdakwa Agung Sucipto selaku Pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba melakukan suap kepada Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah dan Eks Sekertaris PUTR Sulsel Edy Rahmat, terkait pembangunan proyek infrastruktur.

Suap ini bertujuan agar tim Pokja memperhatikan secara khusus perusahaan milik Agung Sucipto. Agar dapat memenangkan lelang proyek pengadaan pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan (DAK) TA 2020, dan Pembanguan Jalan Ruas Palampang Munte Bontolempangan Satu. Dengan nilai sekitar Rp 15,7 miliar 2020, yang dimenangkan oleh PT Cahaya Seppang Bulukumba (CSB) milik Agung Sucipto.

Suap pertama dilakukan di Rumah Jabatan Gubernur, dengan nilai 150 ribu dollar Singapura. Kedua, sebesar Rp 2,5 miliar yang diterima oleh Edy Rahmat, dimana KPK langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sehingga Agung dianggap terbukti melanggar Pasal 5 (1) UU Tipikor Jo Pasal 64 (1) KUHP, dengan ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Serta melakukan pemberian suap secara berulang, atau perbuatan berlanjut, sehingga di Juncto-kan dengan pasal 64 (1) KUHP. (*)