oleh

Dewan Mendukung PPKM Level 4 di Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 mulai Senin, 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Baca Juga: Makassar dan Tana Toraja Berlakukan PPKM Level 4

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile mendukung pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Daeng.

Legislator Fraksi PDIP Itu menilai, memang harus ada tindakan tegas untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di ibukota provinsi itu.

“Melihat dari data kenaikan Covid-19 di Kota Makassar yang semakin bertambah, memang harus ada tindakan yang betul-betul bisa menekan angka Covid-19 ini,” katanya.

Meski demikian, Suhada mengingatkan pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Makassar akan berdampak pada sisi ekonomi. “Di sisi lain dampak ekonomi tentunya berimbas. Ini memag yang harus dipikirkan bersama secara serius,” terangnya.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD Makassar Yenni Rahman mengatakan, Pemkot melaksanakan PPKM Level IV karena merujuk aturan pusat. “Jadi mereka (daerah) mau tak mau harus melaksanakannya. Aturan itu disesuaikan juga kondisi di daerah,” ujarnya.

Hanya saja, Yenni minta ke Pemkot Makassar untuk memperhatikan ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku UMKM yang tak bisa jualan lebih lama karena PPKM.

“Hanya kalau saya menekankan harus dipikirkan oleh pemkot adalah pertumbuhan ekonomi jangan sampai stagnan karena dampak luar biasa dengan pembatasan adalah penjual atau UMKM. Sampai jam 5 harus ditutup,” tuturnya.

Apalagi para pelaku UMKM ini harus dituntut meningkatkan imun agar juga tak terkena Covid. Namun meningkatkan imun juga butuh uang. Tapi mereka akan kesulitan karena penghasilan berkurang karena UMKM.

“Imun bagus kalau antibodi bagus, antibodi bagus kalau pola sehat bagus, pola hidup bagus yang pastinya gizi bagus Kalau ada pembatasan. Dan masyarakat kerjanya hanya buruh harian dan pekerjaan bersifat jasa pasti berefek. Mereka harus kuat imun tapi mereka dapat duit dari mana itu harus dipikirkan pemerintah kota,” saran dia. (*)