oleh

Golkar Sulsel Wanti-wanti Appi

Editor : Armansyah-Berita, Partai, Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kurang lebih 4 bulan, Munafri Arifuddin, terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Daerah (Muda) DPD II Golkar Makassar. Namun hingga kini, belum ada SK Kepengurusan dari DPD I Golkar Sulsel.

Padahal ada beberapa daerah yang belakangan Musda seperti, Luwu, Pangkep, Toraja Utara dan Wajo. Tapi SK Kepengurusan sudah rampung.

Sekretaris Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng mengingatkan Munafri Arifuddin alias Appi selaku ketua terpilih dan formatur untuk secepatnya menyetor nama-nama kepengurusan untuk selanjutnya di SK-kan DPD I.

“Sampai sekarang belum disetor nama-nama pengurus ke DPD I. Kami belum tahu alasan kenapa lambat. Kita DPD I berharap secepatnya diserahkan untuk untuk di SK-kan,” kata Mrzuki Wadeng, Selasa (20/7/2021).

Mantan anggota DPRD Sulsel itu mengaku mendapat informasi bahwa persoalan komposisi kepengurusan DPD II Golkar Makassar tak ada lagi kendala. Meskipun sebelumnya beredar isu jika lambatnya penyerahan nama-nama struktur DPD II Makassar, disebabkan karena komposisi Sekretaris yang jadi rebutan.

“Sebelumnya memang soal komposisi jadi lama. Sekarang informasi dari formatur lainnya bahwa semua sudah aman. Dan dalam waktu dekat akan diserahkan komposisi nama-nama ke DPD I,” jelasnya.

Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Zulham Arief mengatakan hingga kini sudah ada 7 daerah dari 16 DPD II yang sudah Musda diberikan SK oleh DPD I Sulsel. “SK DPD II Golkar yang sudah selesai. Toraja Utara, Selayar, Pinrang, Soppeng, Wajo, Luwu dan Pangkep,” jelasnya.

Sedangkan SK DPD II masih tahap verifikasi yakni Golkar Maros dan Sidrap. Sedangkan untuk Makassar dan 6 daerah lainnya masih dibahas oleh formatur. “Masih dibahas oleh formatur ada 7 daerah juga. Golkar, Makasar, Bone, Gowa, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Takalar,” singkatnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibo Makassar, Arif Wicaksono menilai, penyusunan komposisi pengurus menjadi domain ketua terpilih. Termasuk Munafri Arifuddin sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar.

“Dalam aturan organisasi, ketua terpilih punya hak prerogatif menyusun komposisi pengurus tanpa intervensi pihak lain. Tapi, kalau lambat pasti ada intervensi sehingga tarik ulur,” katanya.

Menurutnya, Appi harus benar-benar rasional dalam mengambil keputusan terkait formasi kepengurusan Golkar Makassar untuk dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan partai ke depan.

Namun, katanya, tentu tidak mudah bagi Appi untuk memilih figur-figur personel yang akan mendampingi. Mengingat secara organisasional, Appi harus mengakomodir kepentingan beberapa faksi di internal Golkar.

“Oleh karena itu, sikap Appi haruslah merdeka dari tekanan dan manuver kader atau figur yang ingin menggiringnya untuk memilih si A atau si B dalam proses pengambilan keputusannya,” pungkasnya. (*)