oleh

Puluhan Warga Kepulauan Tanakeke Bakal Geruduk Kejati Sulsel, Ini Tuntutannya

Editor : Armansyah , Penulis :Supahrin-Berita, Daerah, Takalar-

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Puluhan Warga Kecamatan Kepulauan Tanakeke bakal Geruduk Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Hal ini disampaikan oleh salah satu perwakilan warga Tanakeke sekaligus Ketua LSM Riset Takalar, Zainuddin Nakku.

Baca Juga: Diduga Proyek Dikerja Asal-asalan, Warga Minta Kadis Narkertrans Tinjau Langsung di Tanakeke

“Insyallah kamis depan kami bersama masyarakat Kepulauan Tanakeke bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejati Sulsel,” ungkap Zainuddin, di salah satu Warkop di Takalar, Selasa (13/7).

Kata dia, pihaknya akan mendesak Kejati Sulsel untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Cv. Ameru, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Bidang, Kepala Dinas selaku KPA dan Konsultan pengawas/Kunsultan perencanaan.

Menurut Zainuddin, aksi ini dia lakukan lantaran mereka kesal dengan semua pihak yang terlibat. Sebab, proyek pembangunan jalan dan talud di Dusun Dande Dandere, Desa Maccini Baji, Kecamatan Kepulauan Tanakeke diduga dikerja asal asalan.

“Kami melihat proyek tersebut kami nilai dan duga dikerja tak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di mana campuran material tak seimbang. Belum lagi, galiannya tidak rata sehingga diduga pengerjaannya asal-asalan,” Kesalnya.

Kemudian, sambung Warga Tanakeke, menilai perencanaannya juga kurang bagus, karena seharusnya dihitung hempasan air laut pada struktur pondasinya. Dan saluran airnya yang dulu bebas keluar masuk kapal dan sekarang tidak bisa lagi dilewati dibawanya. Sebab, itu salurannya terlalu rendah.

“Kami selaku warga Tanakeke, barusan melihat proyek pengerjaannya begitu. Dimana talud yang dibangun tidak napasangi semua paving, masih ada sekitar kurang lebih 100 meter yang belum dipasangi paving,” cetusnya.

Baca Juga: Habiskan Rp1,5 Miliar, Pengerjaan Proyek Jalan di Desa Maccini Baji Diduga Asal-asalan

Proyek ini tak bakal lama dinikmati oleh masyarakat dan akan menimbulkan Kerugian Negara yang tidak sedikit, serta manfaatnya bagi masyarakat tidak bisa melewati salurannya dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Padahal, proyek tersebut menghabiskan anggaran Rp1,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 yang dikelola Satuan Kerja (Satker) Ditjen PKP2Trans Dinas Nakertrans Sulsel,” bebernya.

Ia berharap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel melakukan audit terhadap proyek tersebut. Sebab, pelaksanan kegiatan terkesan mengerjakan proyek yang dimenangkan CV. Ameru asal jadi tanpa memikirkan kualitas pekerjaan.

Hal itu terlihat dengan campuran bahan material yang dinilai tidak seimbang sehingga proyek tersebut diperkirakan tidak akan bertahan lama. Karena sekarang ini sudah ada beberapa titik yang sudah mulai rusak.

“Kami menduga bahwa pihak Kontraktor membangun konspirasi jahat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sekaligus menjabat Sebagai Kepala Bidang Transmigrasi Provinsi Sulsel,” tuding Zainuddin. (*)