oleh

Aturan Musda Golkar Takalar Halangi Kader Tulen Maju Bertarung, Calon Butuh Diskresi

Editor : Armansyah , Penulis :Suryadi-Berita, Partai, Politik, Tokoh/Figur Politik-

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Takalar akan menggelar musyawarah daerah (Musda) di Kawasan Wisata Sampulungang, Kecamatan Galesong Utara, Sabtu 17 Juli 2021 mendatang.

Sejumlah nama-nama pun disebut- sebut memiliki kapasitas untuk bertarung di Musda Golkar. Di antaranya, Plt Ketua DPD II Golkar Takalar Zulkarnain Arief, anggota DPRD Sulsel Fahruddin Rangga, dan Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel yang juga Plt Ketua Golkar Tana Toraja Lukman B Kady.

Salah satu calon yang santer disebut memiliki potensi pimpin Golkar Takalar, Fahruddin Rangga. Kata dia sebagai kader patuh dan tidak mungkin gegabah menyikapi musda Golkar Takalar tahun ini.

“Sebagai adat ketimuran saya mengawali dengan kata ‘tabe’ kaitan persyarat dari panitia,” ujar Fahruddin Rangga, Sabtu (10/7).

Salah satu syarat yang sulit dipenuhi bakal calon berdasarkan aturan main sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak), kata Rangga, yakni domisili. Sebab, di Indonesia tidak dibolehkan warga memiliki dua KTP.

“Sebagai contoh, saya selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang dipersyaratkan harus berdomisili di Kota Makassar tentu berKTP Makassar dan tidak mungkin dibolehkan memiliki 2 KTP berbeda,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Fahruddin Rangga, persyaratan yang tidak dapat dipenuhi harus dengan kebijakan diskresi. Sebab, tanpa itu mustahil untuk dapat ikut berkompetisi sebagai calon.

“Yang saya pahami sekalipun seluruh pemilik suara memberikan dukungan tetapi salah satu syarat tidak terpenuhi akan cacat administrasi dan masuk kategori tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Dengan demikian, bagi dia selaku kader tulen yang sudah 30 tahun mengabdi mulai di kader dari organisai sayap kemudian masuk ke partai beringin bukan orang baru kemarin masuk Golkar. Apalagi kutu loncat dan selaku pengurus Golkar Sulsel tentu tidak akan gegabah dan sembrono.

Artinya sebagai kader harus patuh sehingga tanpa izin dan petunjuk dari pak ketua DPD I Golkar Sulsel tidak akan mungkin saya melangkah jauh, sehingga dirinya pada posisi wait and see.

“Walaupun saya sadari bahwa semua pemegang hak suara khususnya pimpinan kecamatan adalah pelaksana tugas (Plt) yang baru di tunjuk oleh Plt. ketua DPD II Golkar Takalar,” tuturnya.

“Tetapi tidak berarti aturan organisasi pelaksanaan musda mau diabaikan atau disepelekan selaku kader tulen yang sangat paham kurang setuju dan saya menganggap itu pelanggaran organisasi dan hasilnya pastilah akan cacat hukum,” sambungnya.

Mantan Ketua Banggar DPRD Sulsel itu mengatakan pengabdian di partai yang membesarkan dirinya tidak mesti harus jadi ketua. Tetapi harus di jaga dari tangan orang yang akan merusak citra dan marwah partai.

“Oleh karenanya saya ingin terpilih dan dipilih tanpa meninggalkan goresan cacat apalagi melanggar aturan organisasi, karena selaku kader harus senantiasa menjunjung tinggi dan menghormati aturan organisasi,” jelasnya.

Diketahui, pendaftaran calon ketua di Musda Golkar Takalar dibuka 9-10 Juli. Pengembalian formulir, 11 Juli dengan menyertakan syarat dukungan 30 persen dari total suara yang harus diserahkan pada Senin 12 Juli 2021.

Panitia akan melakukan verifikasi berkas pada Selasa 13 Juli 2021 sebelum melaporkannya ke DPD I Golkar Sulsel. (*)