oleh

Hari Jadi Kabupaten Bima, Fokmas Makassar Demo di DPRD Sulsel

Editor : Armansyah-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sape (Fokmas) Makassar melakukan aksi demonstrasi dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Bima Provinsi NTB yang ke 381 tahun di depan Kantor DPRD Sulsel, Selasa (6/7).

Massa aksi turun kejalan untuk menyampaikan aspirasinya terkait dinamika dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Rentetan problemnya mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan sampai kepada kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh ketidakmampuan Bupati Bima, Indah Damayanti Putri.

Apalagi, Bupati tersebut memiliki program Ramahnya, yakni Religius, Aman, Makmur, Amanah dan yang terakhir Handal. Namun, hingga saat ini belum 100 persen dirasakan hasilnya oleh masyarakat Bima. Apalagi, Bupati Bima merupakan periode ke dua atau periode terakhir masa kepemimpinannya.

Selain itu, massa aksi juga meminta agar anggota legislatif yang dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Bima agar bertindak sesuai konstitusi sebagai badan yang mengawasi kinerja eksekutif Bupati Bima dan merancang anggaran agar semaksimal mungkin dapat menjawab atau menyelesaikan segala permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

Terkait hal itu, para massa aksi dengan tegas agar Indah Damayanti Putri dapat fokus menyelesaikan janji-janji politiknya mulai dari periode pertama sampai dengan periode terakhirnya ini. Melalui aksi tersebut para massa aksi meminta kepada segenap anggota DPRD Sulsel agar dapat menerima dan menyalurkan aspirasi dan tuntutannya kepada DPRD Bima.

Adapun tuntutan-tuntutan dari massa aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sape (Fokmas) Makassar. Diantaranya, sektor Pertanian massa aksi meminta agar pemerintah Kabupaten Bima bekerja sama dengan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap kelangkaan pupuk dan kenaikan harga pestisida.

Kemudian, meminta pemerintah dan DPRD Kabupaten khususnya komisi 4 agar mencabut izin dan menindak tegas penjual pupuk dengan harga nonsubsidi. Disamping itu massa aksi juga meminta ketegasan dari pemerintah kabupaten Bima terhadap para tengkulak-tengkulak yang merusak kestabilan harga bawang merah dan garam serta pemerataan pembagian bibit pertanian kepada masyarakat tani.

Di sektor Pendidikan dan kebudayaan, massa aksi mendesak pemerintah Kabupaten Bima dan DPRD untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sekolah-sekolah pelosok. Memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan meminta keterbukaan informasi mengenai dana beasiswa untuk para mahasiswa yang kuliah didalam dan diluar daerah.

Lalu, mendesak Bupati Bima agar mengadakan buku-buku tentang Budaya Bima dan mengembalikan Aksara-aksara bima yang telah tercecer di Asi Mbojo, mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memberikan fasilitas memadai kepada perkumpulan/ Komunitas.

Mendesak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memberikan edukasi kebudayaan Bima serta meminta pemerintah Kab. Bima dan DPRD terkait agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik (infrastruktur) saja, tetapi juga pada pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM)nya.

Perihal masalah dalam wilayah Kehutanan massa aksi menuntut secara tegas kepada pemerintah kabupaten dan DPRD terkait agar selalu mengawasi sekaligus menindak tegas pelaku penebangan liar.

Massa meminta agar Pemerintah Kabupaten Bima yang dalam hal ini di wakili oleh Dinas LHK agar melakukan reboisasi di hutan-hutan yang telah gundul serta meminta agar Pemerintah Kabupaten Bima yang dalam hal ini Dinas Kehutanan agar dapat menfasilitasi bibit pohon dan anggaran kepada kelompok mahasiswa, pemuda dan pemerhati lingkungan.

Kemudian dari segi ekonomi massa aksi meminta kepada pemerintah kabupaten Bima agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran.

Amar Ma’ruf selaku Jenderal Lapangan dalam orasinya memberikan pernyataan sikap bahwa Indah Damayanti Putri selaku pimpinan politik pemerintahan Bima sudah gagal dalam pemenuhan hajad kolektif masyarakat Bima, dia tidak paham apa yang dibutuhkan rakyat sebab terlalu fokus pada pemenuhan kebutuhan dan hasrat pribadi serta keluarganya.

“Kemudian, apabila tuntutan kami tidak diindahkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bima, maka kami dari Forum Komunikasi Mahasiswa Sape (Fokmas) Makassar akan menggelar aksi jilid II dengan massa yang lebih besar lagi,” jelas Amar. (*)