oleh

Peraturan DPRD Sinjai No 2 Tahun 2015 Sementara Direvisi

Editor : Syamsuddin-Daerah, Sinjai-

SINJAI, RAKYATSULSEL.CO- Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 membuat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Kode Etik dan Tata Beracara yang ada disetiap Provinsi, Kabupaten/ Kota harus direvisi.

Tak terkecuali Peraturan DPRD Sinjai No. 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Tata Beracara.

Terkait hal itu, Ketua BK DPRD Sinjai, Musawwir yang dikonfirmasi Rakyat Sulsel tidak menapik jika peraturan DPRD tersebut dalam proses revisi.

“Saat ini Pansus sementara bekerja untuk melakukan revisi, mudah-mudahan secepatnya bisa rampung karen beberapa Kabupaten juga sudah melakukan revisi,”ujarnya. Selasa, (06/7).

Untuk diketahui, lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota ini atas pertimbangan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain itu, juga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. (Sam)