oleh

Lankoras-Ham Minta Polda Sulsel Usut Tuntas Penggunaan DID Takalar

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Manusia (Lankoras-Ham) meminta pihak kepolisian Polda Sulsel untuk mengusut tuntas penggunaan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Takalar tahun anggaran 2020 yang diduga kuat digunakan tak sesuai peruntukannya.

Ketua Lankoras-Ham Mukhawas Rasyid, SH, MH mengatakan, bahwa
sesuai dengan PMK No. 167 tahun 2020 mengenai kebijakan pengalokasian, perhitungan, penggunaan serta penyaluran DID diprioritaskan untuk digitalisasi bidang pendidikan, kesehatan dan pemulihan serta pemberdayaan perekonomian daerah.

“Namun faktanya dilapangan, penggunaan DID miliaran rupiah itu diduga hanya digunakan untuk membiayai Pelatihan dan Bimtek sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saya minta kasus ini agar menjadi perhatian khusus pihak Polda Sulsel,” kata ketua Lankoras-Ham, Mukhawas Rasyid saat dihubungi Rakyat Sulsel, Rabu (7/7/2021).

Diketahui, kasus Pelatihan dan Bimtek ini mulanya dilaporkan secara resmi oleh salah satu penggiat anti korupsi di Sulsel, Jaringan Penggiat Anti Korupsi dan Kriminal (Jangkar) di Polda Sulsel pada tanggal 27 November 2020.

Laporan Jangkar itu diterima oleh Kasubbag Renmin, Aipda Dedy Cahyono di Ruang Direktorat Serse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel dengan nomor laporan 007.

Dalam laporannya, ketua Jangkar Sahabuddin mengungkapkan, bahwa Pelatihan dan Bimtek yang dilaksanakan oleh hampir semua OPD Lingkup Pemkab Takalar tersebut patut diduga ada permainan terstruktur untuk meraup keuntungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Takalar dibalik kegiatan tersebut.

“Semua dana Pelatihan dan Bimtek yang digunakan oleh OPD itu indikasinya diduga bermuara korupsi. Bagaimana tidak, karena penggunaan DID itu diduga tak digunakan sebagaimana mestinya,” ujar ketua Jangkar, Sahabuddin. (*)