oleh

Dinilai Tak Adil, Ini Tanggapan Wali Kota Makassar Soal Kebijakan PPKM

Editor : Armansyah , Penulis :susiliana-Berita, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengeluarkan Surat Edaran baru terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kerja Masyarakat (PPKM). Itu, dinilai tidak adil khusus penutupan masjid sementara THM diizinkan beroperasi.

Terkait itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto angkat bicara. Kata dia, surat edaran tersebut merupakan aturan dari pemerintah pusat. Mau tidak mau pemerintah daerah harus ikut instruksi.

“Saya sampaikan permohonan maaf yang luar biasa dari saya dan ibu Fatma, karena hal ini adalah bagian dari penyelenggaraan negara kami dengan sangat tidak nyaman harus menandatangani SK tersebut”, ujar Danny, Rabu (7/7).

Danny juga mengatakan jika dirinya telah bertemu dengan hampir semua Ormas Islam yang ada di Makassar, dan juga telah berkoordinasi dengan pemimpin-pemimpin gereja dan umat beragama lainnya, bahkan Fraksi PKS secara langsung telah mendatangi kediaman Danny untuk mendiskusikan masalah tersebut.

“Kami mengerti jika umat beragama merasa terusik keadilannya karena pasal 7 ini didampingi oleh pasal 10 yang seolah-olah penutupan rumah ibadah bersaing dengan pembatasan panti pijat dan THM, tetapi pasal ini juga Mutatis Mutandis kami tidak bisa modifikasi sedikitpun, maka perkenankanlah saya berikanlah saya waktu dan ibu fatma untuk menyeimbangkan rasa ketidak adilan ini” ujar Danny.

Danny menjelaskan jika