oleh

Tambang Galian C Ilegal Subur di Maros, Ada Pejabat yang Bekingi?

Editor : Ridwan Lallo-Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Aktivitas tambang ilegal yang ditengarai masih terus berlangsung di Kabupaten Maros diduga ada kongkalikong antara pengusaha tambang dengan oknum pejabat.

Ada dugaan permainan antara penambang dan oknum pejabat di tambang ilegal tersebut.

Sebelumnya Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Maros Amran enggan berkomentar  terkait adanya tambang ilegal di Butta Salewangan ini.

Ia mengaku itu bukan kewenangan Kabupaten. “Saya belum bisa memberi  komentar soal tambang  karena tidak menjadi kewenangan kabupaten,” ujar Amran.

Ditanya soal dampak sosial kemasyarakat, Amran mengaku belum lihat lokasi tambangnya dimana dan bagaimana bentuk dampaknya. “Saya belum liat lokasi dan bagaimana dampaknya ke masyarakat,” kata Amran.

Padahal jika itu ilegal sudah pasti akan merugikan Pemerintah Kabupaten Maros. Sementara warga pun berharap aksi penambangan ilegal dihentikan. Mereka khawatir akibat penambangan yang tak dikendalikan oleh Pemerintah, ancaman kerusakan lingkungan dan banjir mengancam.

“Buktinya sampai sekarang masih jalan kan. Itu kalau tidak ada kong kalikong dengan oknum pejabat mana bisa jalan,” kata salah seorang warga Moncongloe.

Kepala Cabang Dinas Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Maros, Ridwan mengatakan pihaknya mengakui memang ada beberapa lokasi tambang yang di duga ilegal.

“Ya memang ada informasi beberapa soal itu (tambang ilegal,red). Kalau merujuk ke UU Minerba No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara apapun bentuk penambangan ilegal itu ranahnya pidana,” ujar Ridwan.

Menurutnya, kendala yang di hadapi pihaknya adalah minimnya personil dan biaya dalam melakukan pengawasan di lapangan. “Untuk saat ini, kita hanya turun ke lapangan sekali setahun. Itu sangat tidak maksimal. Karena ketika kami turun dan mendapati penambang ilegal, itu seminggu kemudian mereka beroperasi lagi,” terangnya.

Namun Ridwan tak menampik jika memang ada penambang yang juga menjual nama oknum untuk mempermulus aktivitas menambangnya. “Kemungkinan juga ada oknum yang membackup mereka dalam menjalankan usahanya, dengan menyebut nama pejabat. Kami juga sudah meminta kepada aparat untuk melakukan upaya-upaya penindakan. Tetapi tetap saja sulit dilakukan,” lanjut Ridwan.

Apalagi saat ini untuk mengurus izin tambang itu harus izin dari pusat sejak 20 Desember 2020. Khusus kabupaten Maros, untuk mendapatkan izin itu harus ada rekomendasi dari bupati. “Untuk mendapatkan rekomendasi bupati, pelaku usaha tambang harus melewati 12 OPD,” ujarnya. (*)