oleh

Aliyah Mustika Ilham Kritik Kebijakan Pemerintah Soal PPKM Darurat Jawa-Bali

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham kritik kebijakan Pemerintah terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Diketahui juga pemberlakuan PPKM Darurat ini sebagai langkah atau upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang terus meluas.

Presiden Jokowi dalam pernyataannya yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 1 Juli 2021 lalu menegaskan, PPKM Darurat Jawa-Bali diambil setelah melalui kajian dan mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah.

Hanya saja, menurut Aliyah, pemerintah harus tegas dan konsisten dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.  Selain itu, dirinya mengingatkan kembali agar pemerintah juga harus tegas melarang masuknya Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

“Kami meminta kepada pemerintah dengan tegas agar melakukan pelarangan masuknya Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia di tengah melonjaknya Covid-19 di tanah air ini,” ujar Aliyah Mustika Ilham, Minggu (4/7).

Bahkan, Aliyah menegaskan seharusnya pemerintah memberlakukan PPKM Darurat dengan disertai dengan penutupan pintu bandara Internasional untuk menghentikan kedatangan penumpang Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia. Apalagi, mutasi virus delta yang saat ini sudah menyerang Indonesia berasal dari luar negeri.

“Pada prinsipnya kenapa jalur kedatangan internasional masih dibuka. Apalagi kita semua ketahui jika virus Corona ini datangnya dari luar,”bebernya.

“Saya benar-benar menyayangkan pemberian izin masuknya WNA ke Indonesia di tengah situasi Pandemi Covid-19 seperti ini. Kedatangan mereka ini tentu dikhawatirkan berpotensi membawa virus Covid-19,” sambungnya.

Pemerintah harus tegas dan konsisten agar masyarakat memiliki kepercayaan untuk mengikuti kebijakan pemerintah yang selama ini seakan-akan mendapatkan pengecualian. (*)