oleh

Majelis Wali Amanat Unhas Tak Persoalkan Rektor Rangkap Jabatan

Editor : Muhammad Alief-Edukasi, Kampus, Tokoh/Figur Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dugaan pelanggaran rangkap jabatan Rektor Unhas Makassar, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu kini terus bergulir.

Selain menjabat Rektor, adik Ipar mantan Wapres JK ini, ternyata merangkap jabatan. Dia terpilih menjadi komisaris di PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale atau perseroan, IDX Ticker: INCO)

Padahal rangkap jabatan oleh Rektor atau ASN tidak dibolehkan. Hal tersebut melanggar peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi atau statuta Universitas Hasanuddin. Sesuai PP 53 tahun 2015.

Lantas bagaimana sikap Majelis Wali Amanat (MWA) Unhas Makassar. Saat dikonfirmasi, salah satu anggota MWA Unhas, Prof Dr Ir Ambo Ala mengatakan, atas nama pribadi dan kapasitas sebagai MWA Unhas, dirinya tak mempermasalahkan jika Prof. Dwia menjabat sebagai Rektor Unhas dan merangkap sebagai Komisaris PT. Vale.

“Secara pribadi dan saya juga MWA, saya kira tidak masalah merangkap jabatan, selagi bisa mengatur waktu,” katanya saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (30/6).

Meskipun dalam statuta Unhas jelas diatur sesuai PP 53 tahun 2015, Rektor Unhas dilarang merangkap jabatan di pusat atau daerah, baik BUMN maupun badan usaha lainnya.

Menanggapi hal ini, Prof. Ambo menjelaskan, bahwa memang benar dalam statuta tidak menghendaki rangkap jabatan. Hanya saja dipahami jabatan komisaris bukanlah struktural, melainkan pengawasan perusahaan sehingga tidak mengganggu kinerja Rektor di Unhas.

“Jadi tidak usah mundur. Jabatan komisaris itu tidak masalah, karena itu bukan struktural tapi pengawasan. Itu tiddk terlalu menyita waktu dan kinerja,” jelasnya.

Prof Ambo kemudian mencontohkan ada beberapa Rektor di masa sebelumnya, pernah merangkap jabatan komisaris semasa mereka masih mengemban amanah sebagai Rektor di Unhas.

Tak hanya itu, dia juga menilai jabatan komisaris disematkan kepada pimpinan Universitas adalah bentuk penghargaan. Dia menilai jabatan komisaris juga tidak perlu berkantor tiap hari. Hanya waktu-waktu tertentu saja.

“Komisaris kan tugasnya pengawasan memberi masukan dan saran di perusahaan. Setau saya, dengan tupoksi itu tentu bisa diatur waktunya, itu paling rapat di komisaris bulanan,” tuturnya.

Dia juga menambahkan, bahwa persoalan rangkap jabatan tak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, di tingkat nasional (pusat) ada beberapa Dirjen di Kementrian juga merangkap jabatan dengan statuta eselon I di Pemerintahan.

“Hampir semua eselon 1 banyak komisaris dan Dirjen yang juga rangkap jabatan, karena komisaris fungsinya pengawasan. Jika ada pandangan mal administrasi, kenapa di Dirjen banyak rangkap jabatan tidak dipecat,” pungkasnya. (*)