oleh

DPRD Kota Makassar Angkat Bicara Soal Isu Anggaran dan Cashback

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Sekertariat DPRD angkat bicara soal anggaran dan cashback yang menjadi polemik akhir-akhir ini. Namun, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengelolaan keuangan nihil temuan.

Itu ditegaskan Asisten Bidang Hukum DPRD Kota Makassar, Zainuddin, dalam konferensi pers yamg digelar di Kantor DPRD Kota Makassar, kemarin.

“Anggaran belanja DPRD kota Makassar sangat transparan dan akuntabel dan sudah dirilis di beberapa media baik nilai dan asas manfaatnya. Khususnya anggaran makan minum yang diperuntukkan bagi masyarakat umum,” tutur Zainuddin Jaka, Rabu, (30/6).

Dia menjelaskan anggaran belanja di DPRD Kota Makassar sudah dikelola secara transparan dan akuntabel. Itu dibuktikan dengan tidak adanya temuan BPK dan pengawas internal dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Jadi, hasil pengelolaan keuangan di tahun 2020 di DPRD Kota Makassar telah dinyatakan clear dari pengawasan internal dan eksternal. Dinyatakan bebas temuan,” tegas Zainuddin.

Dia menegaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Kota Makassar sudah sesuai standar dan prosedur. Bahkan, sosialisasi peraturan daerah atau sosper yang selama ini dilaksanakan di hotel adalah perintah undang-undang

Anggaran makan minum pun diperuntukkan bagi masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan daerah. Juga sebagai bentuk stimulan ekonomi bagi pelaku usaha di bidang jasa perhotelan di masa pandemi Covid-19.

“Buktinya tidak ada temuan baik dari pengawas eksternal maupun internal pada kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Kita gelar di hotel sebagai andil DPRD Kota Makassar terhadap pemulihan ekonomi sektor usaha perhotelan,” ujar dia.

Sedangkan, Kasubag Humas DPRD Makassar, Andi Taufiw Natsir menyebutkan pengelolaan anggaran di Sekretarian DPRD Kota Makassar sudah sesuai Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Termasuk dugaan pecah anggaran agar tidak ditender seperti yang selama ini menyeruak.

Kata Taufiq, tidak ada pemecahan anggaran dengan dalih agar proyek itu tidak ditender. Yang ada, kata dia, proyek itu dianggarkan sesuai kebutuhan komponen kegiatan. Seperti pemeliharaan barang dan pemerliharaan gedung. Terjadi penghematan anggaran.

“Anggaran ini sudah lazim dan alhamdulillah tidak ada temuan dari pengawas pengelolaan keuangan,” tegas Taufiq. (*)