oleh

Disdukcapil Mamuju Diminta Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

Editor : Armansyah , Penulis :Sudirman-Berita, Daerah, SulBar-

MAMUJU, RAKYATSULSEL.CO – Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi meminta agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Sebab, OPD ini merupakan wajah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju.

Hal itu Sutinah sampaikan saat membuka rapat  dan penandatanganan kerjasama pemanfaatan data kependudukan yang diinisiasi oleh Disdukcapil di Aula Kantor Bupati Sementara Sapota, Rabu (30/6).

“Jika pelayanan di Capil baik maka itulah yang dilihat masyarakat bahwa pemerintah daerah itu pasti baik. Begitu juga sebaliknya,” tegas Sutinah.

Pada kesempatan itu, Sutinah memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut sebagai salah satu langkah maju yang perlu didukung secara bersama-sama. Sebab, penyediaan data base kependudukan tidak hanya menjadi pemenuhan hak sipil namun lebih dari itu.

“Saat ini database kependudukan juga dapat menjadi dasar aktivitas pelayanan publik. Mulai dari perencanaan pembangunan, alokasi anggaran maupun kebutuhan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam UU nomor 24 tahun 2013,” tukasnya.

Sutinah menegaskan database kependudukan akan sangat diperlukan dalam mengaktualisasi program Kartu Mamuju KEREN karena didalamnya akan terintegrasi dengan data kependudukan.

“Saya minta agar semua OPD akan didorong untuk segera mendapat akses dan persetujuan dari Dirjen Adminduk untuk pemanfaatan data kependudukan,” tegasnya.

Sementara, Kepala Disdukcapil Mamuju Agung Pattola menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai dalam meningkatkan partisipasi warga terkait KTP-el. Seperti jemput bola ke rumah.

Tercatat jumlah penduduk Mamuju saat ini berdasarkan Data konsolidasi bersih (DKB) berjumlah 281.166 jiwa sedangkan yang wajib KTP-el sebanyak 187.402. Dari data itu jika di persentase tingkat kepemilikan KTP el baru berjumlah 167.649 jiwa atau sekitar 89,46 persen.

“Semua dapat mengakses data tersebut dengan catatan telah mengajukan surat permohonan yang telah disetujui oleh Dirjen Dukcapil dan saat ini baru terdapat dua OPD yang dinyatakan telah disetujui, yakni, Dinas Sosial dan Dinas Perkimtan dan beberapa OPD lain seperti Dinas Ketahanan pangan, RSUD Mamuju, Dinas pendidikan dan Bapenda masih dalam proses perizinan,” paparnya. (*)