oleh

Alasan PPDB, Dewan Tunda Penyelidikan Kasus Pungli di Disdik Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Penyelidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar yang dilakukan Komisi D DPRD Makassar harus tertunda.

Padahal sebelumnya, panitia khusus (pansus) yang dibentuk Komisi D sudah harus mengumumkan hasil rekomandasi penyelidikan paling tidak pada 27 Juni 2021, lalu.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir berdalih tidak ingin mengganggu pelaksnaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD-SMP yang saat ini sementara berlangsung.

“Jadi penyelidikan kita hentikan dulu sementara. Kita juga tidak bisa memanggil Disdik Makassar karena dalam persiapan PPDB. Kita tidak mau ada gangguan,” tegas Wahab, Selasa (29/6).

Dia menilai jika penyelidikan kasus pungli dilanjut di tengah pelaksanaan PPDB bisa menimbulkan polemik. Sehingga dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pemanggilan baik terhadap pihak Disdik Makassar, kepala sekolah, ataupun K3S.

“Gangguan PPDB itu bisa memicu terjadinya kekacauan, makanya kita tidak mau panggil. Insya Allah setelah PPDB jalur zonasi dan non-zonasi, kita lanjutkan penyelidikan,” ujarnya.

Meski begitu, Wahab mengaku sudah mendapatkan informasi perihal oknum yang diduga melakukan jual beli tanda tangan untuk pengurusan kenaikan pangkat. Setiap tanda tangan dipatok dengan harga Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per orang.

Legislatot Partai Golkar itu juga menyebut sudah mengetahui jumlah ASN Disdik Makassar yang mengurus kenaikan pangkat selama 2019 hingga 2021. Naasnya, meski sudah membayar, mereka tidak urung naik pangkat.

“Kita sudah dapat modusnya, jadi ada oknum yang seolah-olah bertindak atas nama mengumpulkan ASN yang bermohon kenaikan pangkat. Setelah itu, oknum tersebut bertindak atas nama seolah-olah menyebut ada biaya jasa dan layanan dalam setiap pengurusan. Besarannya, Rp2 juta sampai Rp2,5 juta per orang,” jelas Wahab. (*)