oleh

Warga Perumahan Mutiara Indah Village Tuntut Ketua RW 13 Mundur, Ini Alasannya

Editor : Armansyah-Berita, Daerah, Gowa, Megapolitan-

GOWA, RAKYATSULSEL.CO – Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang heterogen baik dari segi suku, agama maupun kebudayaan, menjadikan masyarakat lebih dituntut untuk siap menerima kenyataan prilaku yang berbeda-beda dalam berinteraksi secara sosial.

Begitupula terhadap kemampuan atau kapasitas pemerintah mulai dari level pusat (eksekutif legilatif dan yudikatif) sampai level terkecil (RW/RT).

Kemampuan manajerial dan tingkat kepekaan yang baik disertai pola komunikasi yang baik sangat di dibutuhkan. Munculnya berbagai macam polarisasi, silang pendapat adalah sebuah keniscayaan.

Sarana dan model penyelesaian juga banyak tersedia dan sudah dipastikan muaranya dari butir ke-4 Pancasila yang inti bunyinya adalah musyawarah untuk mufakat. Di level daerah khususnya masyarakat Bugis-Makassar lebih populer kita dapat tudang sipulung.

Hal seperti itu jauh berbeda dengan yang didapatkan warga perumahan Mutiara Indah Village di lingkungan RW 13, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dimana selama empat tahun lamanya banyak sekali dinamika yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Sipakalebbi, Sipakatau, dan Sipakainge.

“Banyak terjadi intimidasi terhadap warga oknum yang dimotori pengurus RW, baik melalui media elektronik maupun secara langsung (mendatangi langsung rumah warga), yang berbeda pendapat,” ujar H Arifin, salah seorang tokoh masyarakat Mutiara Indah Village, Minggu (27/6).

Penggunaan anggaran yang ditarik pengurus RT/RW utamanya iuran sampah tidak transparan dan akuntabel, ini bisa diliat dari laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai prinsip atau kaidah yang umumnya dilakukan lembaga atau organisasi pemerintahan.

Laporan pertanggungjawaban tahunan terkait iuran warga yang ditarik setiap RT dan kemudian di kumpulkan pengurus RW diduga manipulatif, karena pos anggaran yang khusus untuk sampah malah digunakan untuk anggaran lain yang tidak pernah mendapat persetujuan warga, laporan tersebut lebih mirip kas rumah tangga, karena banyak didapat tumpang tindih di alokasi penggunaan.

Dan hari ini, Minggu (27/6/2021), adalah puncak kekecewaan warga dengan berbekal spanduk di hadapan Lurah, Babinsa, dan anggota Kepolisian Sektor Somba Opu, warga menyampaikan penolakan dan menuntut Ketua RW 13, Ahmad Dahlan, untuk mundur dari jabatannya dan menyelesaikan sengkarut yang telah timbul di warga kompleks.

“Beliau ini sangat otoriter, kami kalau bersuara bahkan sekedar bertanya saja di grup info warga sudah didatangi malam-malam orang suruhan RW, bahkan bangunan sarang walet di rumah pribadinya itu sudah dilaporkan tetangganya karena dibangun tanpa izin dari warga bahkan pihak berwenang dalam hal ini pemda mengaku belum pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan sarang burung walet di kompleks Mutiara Indah Village Romang Polong,” jelas Arifin. (***)