oleh

Rudianto Lallo Dukung Lakkang Jadi Percontohan Kampung Anti Politik Uang

Editor : Ridwan Lallo-Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar, menggelar Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Pengawasan dan Anti Politik Uang di Kelurahan Lakkang, Minggu (27/6/2021).

Bawaslu Kota Makassar sendiri memilih Lakkang sebagai kelurahan percontohan anti politik uang.

Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Saiful Jihad, mengatakan pembentukan Kampung Pengawas dan Anti politik uang ini untuk mengantisipasi adanya money  politic saat Pilkada serentak dilaksanakan.

“Kalau misalkan Lakkang ini didorong sebagai kampung wisata oleh pak wali kota, apa salahnya juga kalau ini juga didorong sebagai kampung model tidak ada politik uang” ujarnya.

Kata dia, selain untuk memberikan motifasi dan meminimalisir pelanggaran Pillkada. Saiful mengaku dipilihnya Kelurahan Lakkang sebagai Kampung Anti Politik Uang dapat mengundang daerah lain untuk datang berkunjung melihat proses ataupun model dan penataannya.

“Misalnya Lakkang dijadikan ini sebagai branding Kelurahan Lakkang di Makassar, kalau ini banyak orang yang datang bahkan dari luar Sulsel berkunjung di Kelurahan Lakkang untuk melihat bagaimana model penataan sehingga bisa dijadikan kelurahan yang anti politik uang,” jelasnya.

Saiful yang didampingi Ketua Bawaslu Makassar, Nursari berharap pemerintah setempat dan masyarakat dapat mendukung penuh langkah ini. “Tapi ini bukan hanya tugas pak lurah saja, harus dibangun bersama, nah kesadaran ini harus dibangun oleh masyarakat semua,” harapnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Bawaslu menjadikan Kelurahan Lakkang sebagai kelurahan percontohan kampung anti politik uang.

“Saya berterima kasih kepada bapak komisaris telah memilih Lakkang untuk menjadikan tempat anti politik uang, saya kira kita mendukung penuh,” ujar RL–sapaan akrabnya.

Dia mengaku langkah yang dilakukan Bawaslu tersebut dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran di Pilkada. “Saya hanya mau pemilu itu jujur dan adil, tidak ada kecurangan, itu prinsip yang saya anut,” pungkas legislator Partai NasDem ini. (*)