oleh

DitPolairud Polda Sulsel Ungkap Delapan Pelaku Ilegal Fishing

Editor : Armansyah-Berita, Hukum, Kriminal-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam yang didampingi Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan, Dir Polair Polda Sulsel dan Kalabfor menggelar press release Illegal Fishing dengan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) di Mako Dit Pol Air Polda Sulsel Jalan Ujungpandang, Makassar, Rabu (23/6).

“Ini hasil pengungkapan dari bulan Maret hingga Juni di berbagai lokasi perairan di wilayah hukum Polda Sulsel,” ungkap Merdisyam.

Jenderal Bintang dua itu menyebut terdapat delapan lokasi dan waktu penangkapan berbeda yaitu. Rinciannya, Maret pada tanggal 13 Maret 2021 dipesisir Pulau Kodingareng Makassar, 25 April 2021 disekitar perairan Karang Matelak, Teluk Bone, 8 Mei 2021 di Pulau Kodingareng Makassar, 20 Mei 2021.

Kemudian, di Juni penangkapan terjadi disekitar perairan kepulauan sembilan Teluk Bone 3 Juni 2021, dipesisir Pulau Lambego, Kab. Selayar, dan 5 Juni 2021 diperairan sekira 7 Mil sebelah selatan pulau Butung-butungan, Kecamatan Kalu-kalukuang Masalima Pangkep dan di perairan Pulau Kalu-Kalukuang, selat Makassar Pangkep, serta dipesisir Pantai Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko Bone.

Hasil penangkapan itu, sambung Merdisyam, Ditpolairud tetapkan delapan tersangka dalam Illegal Fishing dengan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan). Mereka masing-masing HL (44) AG (50) SR (30) HR (39) MH (44) AR (42) MR (42) RS (33).

“Kedelapan terangka tersebut, kini dilakukan pemeriksaan dan di tahan di Mako Dit Polair Polda Sulsel. Mereka merupakan nelayan yang mencari ikan diperairan lokasi penangkapan,” jelasnya.

Mantan Kapolda Sultra ini mengungkap kronologi penangkapan yaitu berdasarkan hasil laporan informasi dari masyarakat tentang adanya penggunaan bom ikan yang digunakan oleh oknum para nelayan tersebut, serta hasil patrol dari Tim Ditpolair Baharkam dan tim lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sulsel.

“Jadi diantaranya 4 (empat) orang diamankan di wilayah pesisir dan 4 (empat) orang diamankan di wilayah perairan Provinsi Sulsel antara lain di perairan dan pesisir Pulau Kodingareng, perairanTeluk Bone, perairan Pulau LambegoKep. Selayar, perairan Pulau Butung-Butungan Kab. Pangkep, perairan Selat Makassar, dan dipesisir Pantai Kel Pancaitana Kab. Bone,” beber Merdisyam.

Pada kesempatan itu, Merdisyam menjelaskan asal usul beberapa bahan peledak yang berhasil disita. Diantaranya, pupuk amonium nitrate tersebut sebagian besar berasal dari Malaysia yang diselundupkan melalui jalur laut ke Kalimantan masuk sampai Sulawesi Selatan, kemudian diedarkan di pulau-pulau di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara, detonator sebagai pemicu ledakan berasal dari luar negeri yang diselundupkan masuk ke Indonesia melalui jalur laut ke perairan Sulawesi Selatan. Kemudian diedarkan ke pulau-pulau diwilayah Sulsel dan sumbu api sebagai pengantar panas merupakan pabrikan maupun rakitan yang biasanya dibuat di indonesia.

Adapun barang bukti yang disita dari seluruh tersangka antara lain, 6 Perahu, 3 unit kompressor, 7 roll selang, sepatu bebek 10 buah, regulator 10 unit , kacamata selam 11 buah , GPS 3 unit, 101 buah bom ikan yang sudah terangka, dan detonator 100 batang.

Terpisah Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan menyebutkan keberhasilan penangkapan illegal fshing dengan menggunakan bahan peledak sangat berarti bagi keberlanjutan potensi sumber daya ikan dan lingkungan.

Menurutnya, dampaknya sangat merugikan, karena rusaknya keberlanjutan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, dan salah satu bagian pentingnya adalah hancurnya ekosistem terumbu karang dan punahnya biota laut.

Dampak ini memberi pengaruh kuat sehingga dapat terjadi akibat yang sangat luas. Akibatnya dari aspek ekologi dapat menurunkan stabilitas lingkungan ekosistem perairan, menurunnya keseimbangan regenerasi dan produktifitas ekosistem, sehingga tidak lagi berfungsi maksimal.

“Kemudiandari aspek perikanan dapat menurunkan produktifitas perikanan yang secara langsung ikut menurunkan atau menghilangkan sumber pendapatan masyarakat,” jelas E.Zulpan.

Para tersangka dijerat Undang-Undang RI
Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 dan / atau pasal 84 ayat (1) UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman Pidana penjara hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi – tingginya dua puluh tahun. Dan / atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1,2 miliar. (*)